Luhut Sarankan Pakai AI Endus Saham Gorengan

Luhut soal Saham Gorengan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan reformasi pasar modal nan dilakukan pemerintah berbareng otoritas mengenai saat ini berfokus pada upaya melindungi penanammodal dan stabilitas pasar.

Luhut mengimbau para investor, khususnya domestik, untuk tetap tenang serta tidak terbawa sentimen jangka pendek. 

Saat ini, Pemerintah berbareng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas mengenai bersiap memperketat pengawasan perdagangan, termasuk pemantauan transaksi tidak wajar, penegakan patokan terhadap praktik manipulasi, serta penguatan komunikasi pasar nan lebih sigap dan jelas.

"Perlindungan penanammodal dan stabilitas pasar menjadi prioritas utama," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Dia mengatakan pertimbangan Morgan Stanley Capital International (MSCI) nan diikuti oleh koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi momentum untuk mereformasi pasar modal agar menjadi lebih sehat, transparan, adil, dan makin kompetitif.

Maka dari itu, DEN mendukung enam langkah perbaikan nan telah diumumkan oleh pemerintah, OJK, dan BEI.

Enam langkah itu, pertama, pemerintah bakal merevisi dan memperkuat ketentuan mengenai tanggungjawab pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten-emiten utama, disertai sistem verifikasi dan hukuman nan tegas.

Menurut Luhut, transparansi tersebut krusial agar penanammodal mengetahui pemilik faedah akhir, mencegah praktik-praktik nan tidak sehat, serta memperkuat kepercayaan terhadap integritas pasar modal.

Langkah kedua, pemerintah mendorong peningkatan periode pemisah minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen untuk memperbaiki likuiditas dan kualitas price discovery, khususnya bagi emiten berkapitalisasi besar. 

Ketua DEN mengatakan kebijakan itu kudu menjadi bagian dari paket reformasi nan mendorong transparansi dan fairness, sehingga peningkatan free float dapat diserap pasar secara sehat berasas valuasi nan transparan dan betul-betul mencerminkan esensial bisnis, sekaligus mengurangi akibat distorsi harga.

Ketiga, pemerintah mendorong percepatan demutualisasi BEI untuk meminimalkan tumbukan kepentingan dan memperkuat tata kelola bursa agar lebih independen, profesional, dan akuntabel.