Malaysia Terapkan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM, ASN Bisa Bekerja dari Mana Saja

Ilustrasi(Dok MI)

PEMERINTAH Malaysia resmi mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah alias work from home (WFH/BDR) sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar di kalangan aparatur negara.

Menteri Komunikasi Malaysia nan juga menjabat sebagai ahli bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan bisa menekan konsumsi energi, khususnya dari aktivitas perjalanan pegawai.

"Harapannya adalah untuk memandang adanya penghematan dari penggunaan bahan bakar oleh pegawai negeri," kata Menteri Komunikasi sekaligus ahli bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam konvensi pers di Putrajaya, Malaysia, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak diberlakukan secara menyeluruh untuk semua sektor. Beberapa bagian krusial seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, serta sektor lain tetap diwajibkan bekerja dari instansi andaikan dinilai perlu oleh Ketua Setiausaha Negara alias Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

"Untuk sektor komunikasi sebagai contoh, kami serahkan kepada ketua kedudukan (kepala dinas) untuk melakukan penilaian," kata Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa selama jasa utama tidak terganggu, pegawai negeri tetap dapat menjalankan tugasnya secara fleksibel, termasuk hanya dengan menggunakan perangkat seluler.

"Kita bisa bekerja WFH, work from handphone. Saya percaya dalam periode BDR ini, rekan-rekan terutama dari kedudukan penerangan dan beberapa nan lain, tetap bisa bekerja di mana saja mereka berada," kata Fahmi.

Rencananya, penerapan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara di Malaysia bakal mulai bertindak pada 15 April 2026. Pemerintah setempat juga bakal segera merilis pedoman teknis pelaksanaannya.

Di sisi lain, Indonesia juga telah lebih dulu mengangkat kebijakan serupa. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem kerja dari rumah unik setiap hari Jumat bagi ASN.

Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyebut bahwa penerapan WFH nan dimulai sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta optimasi teknologi digital. (Ant/E-4)