Membaca Pidato Ekonomi Makro Presiden di DPR

Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR bukan sekadar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. (foto: Okezone.com/Setpres)

Budi Setiyono, Sesmendukbangga

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR bukan sekadar penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Pidato itu sesungguhnya adalah deklarasi arah baru pembangunan ekonomi Indonesia, menuju negara nan lebih aktif, lebih nasionalistik secara ekonomi, dan lebih garang mengejar pertumbuhan tinggi.

Dalam pidato nan berjalan lebih dari 90 menit itu, Presiden mematok sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,8–6,5 persen dan menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 8 persen pada 2029. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga defisit fiskal di kisaran 1,8–2,4 persen dari PDB, sembari memperluas hilirisasi, memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam, serta memperbesar peran sovereign wealth fund Danantara Indonesia.

Dilihat dari beragam aspek, pidato tersebut menunjukkan arah besar kebijakan nan menjanjikan. Pertanyaan berikutnya nan krusial kita tindaklanjuti adalah gimana agar kita mempunyai kapabilitas institusional untuk melaksanakannya.

Sejarah menunjukkan bahwa negara berkembang nan sukses menjadi negara maju disebabkan oleh adanya visi pemimpin nan kuat sekaligus lembaga nan bisa menjalankan visi tersebut secara konsisten.

Membangun Optimisme dan Menghitung Risiko

Pidato Presiden memperlihatkan kepercayaan bahwa Indonesia kudu keluar dari model lama nan terlalu berjuntai pada ekspor bahan mentah. Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor batu bara, sawit, dan mineral dengan nilai tambah nan sebagian besar dinikmati negara lain. Karena itu, dorongan hilirisasi adalah langkah nan secara historis memang tepat.

Tentu, hilirisasi tidak otomatis menjadikan Indonesia negara maju. Terutama jika hanya berakhir pada pembangunan smelter dan pengolahan dasar, Indonesia justru berisiko terjebak menjadi sekadar letak industri berbiaya murah dan berpolusi tinggi.

Negara maju lahir bukan hanya dari pengolahan sumber daya, melainkan juga dari keahlian menghasilkan teknologi, inovasi, dan produktivitas tinggi.

Di sinilah tantangan terbesar Indonesia berada. Produktivitas tenaga kerja Indonesia kudu ditingkatkan agar tidak tertinggal dibanding negara-negara Asia Timur. Belanja riset nasional perlu ditingkatkan. Kualitas pendidikan dan skill pekerjaan kudu diperkuat. Biaya logistik domestik kudu diefisienkan, sementara birokrasi dan izin kudu mendukung efisiensi ekonomi. Segala corak pungli nan memberatkan bumi upaya kudu diberantas.