Mendagri: Kolaborasi untuk 3 Juta Rumah demi Hunian Layak bagi MBR

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Program 3 Juta Rumah mewujudkan kerjasama antarkementerian, seperti berbareng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menyelenggarakan kediaman nan layak bagi masyarakat kurang mampu.

Hal itu disampaikan Tito dalam aktivitas Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Masyarakat berbareng Kementerian PKP, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), dan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan di Gedung Ahmad Yani Raider 600/Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kaltim, Selasa (5/5).

"Untuk melakukan percepatan agar siap mempunyai rumah alias rumah nan layak, maka Kementerian PKP sudah banyak sekali membikin terobosan-terobosan di antaranya dengan gimana membikin nilai rumah ini lebih murah," ujar Tito.

Salah satu strategi Kementerian PKP, adalah menggandeng perbankan untuk membantu menyukseskan program perumahan rakyat, serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menetapkan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

"Tujuannya apa? Supaya murah. Harganya murah setelah itu angsuran diberikan juga murah juga oleh perbankan. Sehingga developer berlomba-lomba bakal membangun rumah, kira-kira seperti itu konsepnya," papar Tito.

Ia menambahkan, program tersebut perlu ditangkap oleh jejeran pemerintah wilayah (Pemda), antara lain melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Tito mengingatkan, wilayah juga perlu membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan berjalan sigap dan efisien.

"Maka saya meminta semua wilayah berbareng dengan jasa publik lainnya itu membangun Mal Pelayanan Publik. Jadi di dalam satu gedung itu ada one roof system, satu genting semua perizinan," katanya.

Kepada Pemprov Kaltim, Mendagri meminta agar menggencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Ia juga meminta digelar sosialisasi program perumahan rakyat, sehingga semakin banyak kalangan MBR nan dapat memanfaatkan program.

"Rapat spesifik, Pak, di Kaltim untuk beberapa kabupaten tadi nan tetap belum memanfaatkannya (keberadaan MPP)," pungkas Tito.

(rea/rir)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]