Mendagri Seimbangkan Pengawasan dengan Pemberian Insentif

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah wilayah (Pemda). Pendekatan tersebut dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan keahlian wilayah secara berkelanjutan.

Pembinaan pemerintah wilayah (Pemda) dinilai perlu ada keseimbangan anatara pengawasan dan pemberian insentif. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci krusial dalam peningkatan keahlian wilayah nan lebih optimal dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan nan digelar di Ballroom Hotel Platinum Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5).

Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda condong lebih berfokus pada aspek pengawasan. Ke depan, pendekatan tersebut perlu diimbangi dengan pemberian penghargaan sebagai corak motivasi bagi daerah.

"Saya jujur saja, selama lima tahun jadi mendagri pertama, (saya) mikir, ini kita 'stick' terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok (lebih banyak) nakut-nakutin mulu, 'stick' (aja), mana carrot-nya," ujarnya.

Menurutnya, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia nan tidak sepenuhnya menerapkan desentralisasi penuh. Ia menyebut sistem nan melangkah saat ini sebagai corak desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap mempunyai peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat program pembinaan daerah, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada Pemda nan menunjukkan keahlian baik.

Tito menegaskan, pemberian penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan keahlian serta menghadirkan penemuan dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, dia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 sebagai kesempatan untuk memperkuat pendekatan pembinaan nan lebih seimbang antara pengawasan dan insentif.

"Saya langsung nyampaikan kepada internal, saya bilang, kita go ahead, jalan terus (untuk memberikan insentif kepada daerah). Saya percaya bisa," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Pemda berprestasi sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan keahlian dan penemuan di daerah.

Penghargaan diberikan berasas empat kategori utama, ialah penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Barito Utara sebagai Terbaik I, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya.
Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara penghargaan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Utara.

Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan pada tingkat provinsi.

Sebagai corak apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, ialah sebesar Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi.

(inh)

Add as a preferred
source on Google