Menkum: Posbankum Selesaikan Sengketa Rumah Ibadah dan Konflik Waris Puluhan Tahun

Menkum: Posbankum Selesaikan Sengketa Rumah Ibadah dan Konflik Waris Puluhan Tahun

JAKARTA - Kementerian Hukum meresmikan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan peresmian tersebut, Kalimantan Selatan resmi mencapai 100 persen pembentukan Posbankum di seluruh 2.015 desa dan kelurahan.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan apresiasi kepada emerintah wilayah atas sinergi nan terbangun berbareng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dalam menghadirkan jasa Posbankum hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Walaupun pembentukan Posbankum merupakan inisiasi Kementerian Hukum, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi lintas kementerian dan lembaga serta support aktif pemerintah daerah,” ujar Menkum dalam aktivitas nan berjalan di Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (30/1/2026).

Andi menegaskan, Posbankum merupakan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan nan lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa di masyarakat secara tenteram di luar pengadilan.

Posbankum tidak hanya menghadirkan jasa hukum, tetapi juga rasa kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan.

Salah satu bukti nyata keberhasilan Posbankum, Menkum menjelaskan bahwa Posbankum telah sukses menyelesaikan kasus sengketa family nan telah berjalan selama 40 tahun di Provinsi Lampung. “Tidak hanya itu, Posbankum di Provinsi Jawa Timur sukses memediasi kasus mengenai sengketa penduduk dalam perihal pendirian rumah ibadah tanpa perlu kekerasan dan menghasilkan solusi perdamaian,” ungkap Menkum.

Secara nasional, hingga saat ini telah terbentuk 82.560 Posbankum Desa dan Kelurahan alias 98,36 persen dari total 83.946 desa dan kelurahan di Indonesia, dengan 31 provinsi telah mencapai cakupan 100 persen pembentukan Posbankum.