Menteri HAM Pigai Tolak JK Dipolisikan: Tidak Ada Manfaatnya

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) melalui dialog, sebagai upaya menjaga persatuan di tengah potensi ketegangan sosial berbasis perbedaan pandangan.

Pigai menilai pendekatan non-litigasi lebih efektif dalam meredam bentrok dibandingkan langkah hukum, khususnya dalam rumor nan sensitif seperti agama. Ia pun menolak tegas pihak nan melaporkan JK ke polisi.

"Saya Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang tidak ada manfaatnya juga," ujar Pigai seperti dikutip Antara, Rabu (15/4).

Ia menilai penyelesaian melalui penjelasan dan komunikasi terbuka dapat mencegah eskalasi bentrok sekaligus menjaga kohesi sosial di masyarakat.

Menurut dia, Jusuf Kalla sebagai tokoh nasional tidak tepat langsung diasumsikan mempunyai niat mendiskreditkan golongan tertentu.

"Pak JK itu negarawan, mantan wapres saya tidak percaya ada intensi jelek untuk mendiskreditkan kepercayaan tertentu," katanya.

Pigai menegaskan bahwa jika terdapat pernyataan nan dipersoalkan, sistem perbincangan kudu menjadi pilihan utama sebelum menempuh jalur hukum.

"Ada pun hal-hal nan jika dianggap tidak tepat bisa melalui upaya klarifikasi, melalui jalan dialog, tanpa perlu melapor polisi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedewasaan publik dalam menyikapi perbedaan agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi nan memecah belah.

"Membenturkan golongan masyarakat nan satu dengan nan lain melalui rumor kepercayaan hanya bakal merugikan kita sebagai bangsa," katanya.

Menurut Pigai, menjaga kesejukan sosial menjadi kunci di tengah dinamika nasional, sehingga semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama.

"Jauh lebih krusial saat-saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan. Tempuh jalur dialog," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian mengenai pernyataannya dalam sebuah pidato nan menimbulkan polemik.

Salah satunya, Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat nan melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.

Namun pihak JK menegaskan bahwa pernyataannya bukan untuk mengajarkan teologi, melainkan menjelaskan dinamika bentrok serta pentingnya meluruskan pemahaman demi tercapainya perdamaian.

(tim/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]