Misbakhun Sebut Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Capaian Tertinggi dalam 14 Tahun

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KETUA Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, pasang badan memihak capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada Kuartal I (Q1) 2026. Misbakhun menegaskan bahwa nomor tersebut merupakan prestasi berhistoris dan membantah tudingan pengamat nan menyebut nomor itu sebagai hasil doping anggaran.

Misbakhun menekankan bahwa pertumbuhan 5,61 persen di kuartal pertama adalah nan tertinggi dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, capaian ini melampaui keahlian para menteri finansial terdahulu.

"Q1 5,61 persen itu tertinggi nan pernah kita capai sejak 14 tahun lalu. Menteri nan sebelumnya, nan katanya menjadi nan terbaik di dunia, malah tidak bisa mencapai 5,61 persen," ujar Misbakhun, dalam diskusinya di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Jumat (15/5/2026).

Misbakhun mengapresiasi keahlian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski baru dilantik pada September 2025, Purbaya dinilai sukses menggerakkan roda ekonomi secara efektif dalam waktu singkat.

Keberhasilan di awal tahun 2026 ini juga memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN 2025 telah tercapai. Untuk tahun 2026, pemerintah mematok sasaran sebesar 5,4 persen.

"Walaupun hanya quarterly, tapi Purbaya bisa melakukannya dalam waktu nan tidak terlalu lama sejak dia diangkat. Bahkan di akhir tahun (2025) dia juga mencapai pertumbuhan nan tinggi. Sekarang sasaran 2026 adalah 5,4 persen, dan kita optimistis itu bisa tercapai," tuturnya.

Misbakhun juga menepis kritik ahli ekonomi Ferry Latuhihin nan sebelumnya menyebut nomor tersebut merupakan hasil "doping" dari pengeluaran pemerintah nan melonjak hingga 21 persen demi menyenangkan Presiden. Ia menegaskan bahwa seluruh sistem fiskal, termasuk utang dan defisit, dilakukan secara transparan dan konstitusional.

Ia menekankan bahwa APBN merupakan produk kesepakatan politik antara pemerintah dan parlemen.

"Utang nan mana? Semua ekonomi kita itu kan basisnya pada hitung-hitungan defisit. Defisit itu ditetapkan berbareng dalam proses menetapkan APBN. Bukan Pak Prabowo sendiri nan menetapkan, ini ditetapkan berbareng wakil rakyatnya. Semua delapan partai di DPR setuju, tidak ada satu partai pun nan memberikan dissenting opinion," tegas politisi Golkar tersebut.

Sebelumnya, ahli ekonomi Ferry Latuhihin meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut. Ferry menilai kenaikan shopping pemerintah nan sangat drastis tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan dan lebih berkarakter sebagai upaya memberikan laporan nan menyenangkan bagi Kepala Negara.(H-2)