MPR Sentil Posisi RI sebagai Dewan HAM PBB soal Penculikan Jurnalis RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima perwakilan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) untuk membahas lima delegasi mereka nan ditangkap Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotila (GSF) di perairan Mediterania menuju Gaza, Palestina, pada Senin (18/5).

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengecam tindakan Israel karena bukan kali pertama melanggar norma internasional. Dia pun meminta pemerintah bergerak sigap untuk membebaskan para delegasi RI nan ditangkap dan empat di antaranya merupakan jurnalis.

"Kami menyampaikan keprihatinan dan sekaligus juga mendorong agar pemerintah untuk bertindak secepat mungkin ya, untuk menegakkan kedaulatan Indonesia, kedaulatan Indonesia sesuai dengan konstitusi," ujar HNW, sapaan akrabnya dalam pertemuan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memuji Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) nan telah menyatakan sikap. Namun, dia meminta mereka untuk mengambil langkah lebih konkret untuk membebaskan para perwakilan RI nan saat ini belum diketahui kondisinya.

Apalagi, kata HNW, Indonesia saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan HAM PBB. Oleh lantaran itu, kata dia, kesungguhan pemerintah sangat ditunggu.

"Tentu krusial untuk Indonesia apalagi sebagai ketua majelis HAM PBB untuk menyikapi ini secara serius lantaran ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka," katanya.

Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini nan datang dalam pertemuan mengungkap delegasi RI nan tergabung GSF 2026 mencapai 9 orang, nan lima di antaranya telah dikonfirmasi lenyap kontak setelah kapal mereka dicegat militer Israel.

Sementara, kata Juwaini, empat perwakilan GPCI lain dalam misi tersebut saat ini tersebar di sekitar perairan Mediterania.

"Jadi kami berambisi pertama tentu eee sisa delegasi Indonesia nan belum ditahan alias belum diculik, mudah-mudahan bisa terselamat dan bisa memasuki Gaza," ujar Juwaini.

Meski begitu, hingga Selasa (19/5) pagi WIB, Juwaini mencatat kenaikan kapal nan dicegat militer Israel telah mencapai 40 dari semula hanya 17 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 332 dari sekitar 400 lebih rombongan GSF dari 45 negara nan ditahan.

"Dan 332 aktivis kemanusiaan dan wartawan dari beragam negara itu diculik saat ini statusnya," ujarnya.

Juwaini berambisi MPR bisa membuka komunikasi dengan pemerintah terutama Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah untuk membebaskan para delegasi alias perwakilan Indonesia dalam misi kemanusiaan GSF menuju Gaza.

"Dan berambisi bahwa itu dapat dilakukan dengan secepat-cepatnya, lantaran dalam posisi ditahan dan diculik, waktu sangat berarti. Lamanya ditahan itu bakal sangat menentukan juga terhadap kondisi dari rekan-rekan kami," katanya.

DPR minta pemerintah tegas ke AS

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta berambisi pemerintah bersikap tegas ke Dewan Keamanan (DK) PBB dan pemerintah AS soal pencegatan dan penculikan sejumlah rombongan Global Sumud Flotila (GSF) oleh tentara kolonialis Israel.

Sukamta mengecam tindakan Israel, terlebih sebagian rombongan GSF merupakan delegasi Indonesia nan tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), termasuk di dalamnya adalah jurnalis.

"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan wartawan Republika tersebut," ujar Sukamta saat dihubungi, Selasa (19/5).

Sukamta mengatakan, di tengah upaya beragam pihak meredam bentrok Palestina versus Israel, maupun AS-Israel dengan Iran, Israel mestinya menghormati proses itu dengan tidak melakukan manuver nan kontraproduktif.

Apalagi, Israel juga tergabung dalam Board of Peace (BoP) buatan Presiden AS Donald Trump nan mendorong solusi dua negara.

"Israel memang mempunyai track record nan jelek soal kepatuhan terhadap perjanjian dan norma internasional. Tapi dengan adanya BoP nan diinisiasi Presiden Trump, semestinya sikap Israel juga setidaknya sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian Palestina," katanya.

Politikus PKS itu mengingatkan, dalam situasi bentrok dan perang sekalipun, wartawan berada di bawah perlindungan PBB. Karena itu menurut Sukamta, instrumen norma tersebut mestinya bisa mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis.

"Instrumen norma internasional nan ada sudah semestinya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan wartawan serta membuka blokade support kemanusiaan," katanya.

(thr/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]