Nasib Jalan Khusus Tambang di Wilayah Barat Bogor, KDM: Tunggu Kajian Lingkungan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung, Jawa Barat.(ANTARA/Dok. Pemprov Jabar)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi, nan berkawan disapa KDM, tengah melakukan kajian mendalam mengenai keberlanjutan aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor. Langkah ini dilakukan sebagai dasar sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan jalan unik pikulan tambang di wilayah tersebut.

Dedi menjelaskan bahwa kajian lingkungan dan teknis sangat diperlukan untuk memastikan arah kebijakan serta akibat jangka panjang bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai di Situs Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/5).

“Khusus jalan tambang, kita lihat progresnya. Pertama ketersediaannya dan kemudian juga bukan hanya persoalan jalan unik tambangnya, tambangnya kan kita lihat dulu apakah tambangnya tetap bakal ada keberlangsungan alias tidak,” ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tetap menunggu hasil kajian lingkungan mengenai aktivitas pertambangan tersebut. Fokus utama Pemprov Jabar adalah memastikan luas wilayah nan tetap layak beraksi serta merumuskan strategi kehidupan masyarakat setelah aktivitas tambang berakhir.

“Kalau tetap ada keberlangsungan berapa luasnya? Kemudian nan berikutnya adalah setelah tambang itu apa nan bakal dilakukan untuk kehidupan masyarakatnya? Ini nan lagi kita rumuskan sehingga menjadi tepat,” tambahnya.

Selain aspek infrastruktur, Dedi menekankan pentingnya keadilan ekonomi bagi wilayah penghasil. Ia merencanakan skema pembagian pajak tambang nan lebih besar untuk desa-desa nan terdampak langsung oleh aktivitas pemanfaatan tersebut.

“Rencana di saya pajak tambang itu kudu 70% itu kembali ke desa di mana tambang itu dilakukan. Jadi saya mau membangun nan berkeadilan,” tegas Dedi.

Persoalan jalan unik tambang di Bogor Barat memang menjadi perhatian publik lantaran urgensinya dalam mengurangi kerusakan jalan umum dan kemacetan. Namun, Pemprov Jabar menegaskan bahwa realisasi proyek tersebut kudu selaras dengan hasil pertimbangan menyeluruh terhadap masa depan pertambangan di wilayah Bogor. (Ant/I-1)