Surabaya, CNN Indonesia --
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meninjau langsung kondisi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, di RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Rabu (13/5).
Dalam kunjungannya di Rumah Sakit IBI Surabaya, Pigai secara langsung memandang kondisi para anak nan menjadi korban keracunan tersebut satu per satu. Ia berbincang dengan para orang tua dan menyampaikan perhatian pemerintah dalam kasus ini.
"Presiden [Prabowo Subianto] ngasih MBG itu tujuannya baik, memang nan salah nan masak," kata Pigai ke anak korban keracunan dan para orang tua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di hadapan para korban, Pigai menyebut pihak dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan menyuplai makanan bermasalah tersebut bakal disanksi penutupan dan penyetopan operasional.
"SPPG-nya sudah tentu diberi sanksi, belum tentu kelak dia nan masak lagi," ujarnya menenangkan para orang tua.
Usai meninjau korban satu per satu, Pigai menegaskan program prioritas Presiden Prabowo ini mempunyai tujuan nan baik bagi masa depan anak Indonesia, namun dia menyoroti ketidaksiapan SPPG Tembok Dukuh sebagai penyedia makanan.
Pigai menyebut kejadian keracunan nan menimpa 200 siswa ini dipicu oleh pengelolaan dapur SPPG nan tidak profesional. Ia menemukan adanya satu dapur nan kudu melayani hingga 13 sekolah di wilayah Surabaya. Menurutnya rasio itu tidak wajar dan melampaui kapasitas.
"Tujuan nan baik ini rupanya ada satu dua dapur SPPG nan pengelolaannya kurang profesional. Saya temukan di Surabaya. Kesalahannya memang sudah dipastikan dapur SPPG nan salah. Kenapa? Karena satu SPPG meng-*handle* 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak," ucapnya.
Pigai menilai beban kerja nan berlebihan tersebut membikin manajemen SPPG menjadi amatir dan mengabaikan kedisiplinan serta ketelitian dalam menyajikan makanan untuk para siswa. Menurutnya, untuk wilayah perkotaan dengan kepadatan masyarakat tinggi seperti Surabaya, satu SPPG idealnya hanya melayani maksimal tiga hingga lima sekolah saja.
"Sehingga dalam manajemen pengelolaannya ya amatir, tidak profesional, tidak cermat, tidak teliti, tidak cekatan, dan tidak disiplin ya. Ada beberapa dapur nan manajemennya amburadul. Kita kudu akui. Ada beberapa dapur nan pengelolaannya kurang cermat, kurang teliti, kurang rapi, kurang disiplin," tegasnya.
Sebagai langkah tegas, Pigai meminta agar pihak pengelola SPPG nan bertanggung jawab, dalam perihal ini SPPG Tembok Dukuh, segera diganti dengan SPPG lain nan lebih ahli agar keamanan anak-anak dalam mengonsumsi MBG bisa terjamin.
"Untuk itu, maka dapur nan bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut sudah wajib dan kudu diganti serta dihentikan dengan nan lebih profesional, nan lebih disiplin, nan lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati," ujarnya.
Pigai apalagi juga mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memasukkan nama pemilik alias pengelola SPPG bermasalah tersebut ke dalam daftar hitam alias blacklist, lantaran dianggap telah lalai dalam menjaga standar kualitas makanan.
"Bila perlu di-blacklist. Blacklist-nya itu bukan SPPG-nya ya, ingat ya. Kalau saya Kepala BGN, saya blacklist pengelola orangnya. Karena ini man-made. Ini kesalahan orang. Bukan kesalahan SPPG, tapi kesalahan orang pengelolanya. Kesalahan pemiliknya. Jadi pemiliknya semestinya di-blacklist," tegas Pigai.
Meski kejadian keracunan akibat MBG sudah massal, Pigai belum mengklasifikasikan kejadian ini sebagai pelanggaran HAM. Menurutnya, program MBG saat ini tetap dalam tahap pembangunan dan perbaikan menuju standar nan ideal alias on going of achieving human rights standard.
"Saya bilang on going achieving of human rights. Jadi, sesuatu itu sedang dalam pembangunan, itu tidak bisa dinilai dalam konteks HAM. Tapi itu dievaluasi, ini diperbaiki, ini diperbaiki, ini diperbaiki sampai standar maksimum tercapai. Jadi, sekarang ini kan kita baru mulai tahun nan kedua. Nanti sampai standar tertentu bahwa seluruh Indonesia targetnya sudah tercapai, baru bisa dinilai," katanya.
Sementara itu, dari 200 siswa TK, SD, dan SMP nan dilaporkan keracunan MBG di area Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, Senin (11/5), 130-an anak di antaranya menjalani perawatan di RSIA IBI Surabaya. Saat ini sebagian korban sudah diperbolehkan pulang, namun tetap ada tujuh pasien nan menjalani observasi.
"Dari tujuh pasien, mungkin dua nan butuh satu-dua hari lagi mereka bakal pulang. Tapi mungkin lima bisa pulang cepat," pungkasnya.
Selain meninjau kondisi korban keracunan MBG nan tetap menjalani perawatan di RSIA IBI, Pigai rencananya juga bakal mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Surabaya.
Sebelumnya, ratusan siswa hingga pembimbing dari belasan sekolah di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5).
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya, drg Tyas Pranadani mengatakan, ada sekitar 200 siswa nan mengalami indikasi keracunan. Seluruhnya sedang ditangani di Puskesmas Tembok Dukuh dan RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Surabaya.
"Sejauh ini nan kita dapatkan datanya nyaris 200 siswa [mengalami indikasi keracunan]," kata Tyas, saat ditemui di RSIA IBI.
Pihak SPPG Tembok Dukuh, Bubutan, Surabaya, selaku pihak nan menyuplai MBG tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada siswa dan pembimbing nan terdampak. Mereka juga berjanji menanggung seluruh biaya perawatan.
"Saya sebagai kepala SPPG dari Tembok Dukuh Bubutan mengucapkan maaf nan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak nan terdampak, kepada siswa dan juga pembimbing nan kena keracunan lantaran makanan kita," kata Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, ditemui di kantornya.
"Dari kami bakal bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan dan juga segala observasi nan dilakukan di lapangan," tambahnya.
Chafi mengakui pihaknya banyak menerima laporan soal dugaan keracunan usai para siswa menyantap menu daging dalam menu MBG nan disajikan. Meski demikian, dia menyatakan proses masak dan pengolahan makanan sudah sesuai standar nan berlaku. Ia juga mengatakan daging nan mereka gunakan pada menu MBG tersebut dalam keadaan segar dan kualitas nan layak konsumsi. Begitu juga ramuan nan dipakai.
"Dagingnya tidak basi, mungkin dari pengolahannya, alias dari waktu bahan datangnya. Bukan dari lama lantaran saat kita terima dagingnya sudah bagus. Karena memang daging itu kan bahan nan sangat riskan sekali," ucapnya.
Ia mengatakan daging itu mulai dimasak pukul 23.00 WIB, Minggu (10/5) tengah malam. Chafi pun memastikan makanan itu tetap dalam kondisi segar dan layak konsumsi pada Senin (11/5) pagi hingga siang.
SPPG Tembok Dukuh sendiri, kata dia, sudah beraksi sejak Februari 2026 lalu. Mereka melayani 13 sekolah dan membikin 3.020 porsi MBG per hari. Namun hari itu mereka mendistribusikan 2.000 porsi MBG saja setelah menerima info adanya dugaan keracunan.
Akibat kejadian ini, Chafi mengatakan SPPG Tembok Dukuh bakal melakukan pertimbangan secara menyeluruh dan menyetop operasional hingga waktu nan belum ditentukan. Mereka juga sedang menunggu hasil komplit uji laboratorium sampel makanan nan diduga jadi pemicu keracunan tersebut.
"Kita berakhir operasional, kita pertimbangan dulu sampai semua betul-betul baik baru kita lihat kelanjutannya seperti apa. Jadi untuk hasil lengkapnya mungkin lebih baik menunggu hasil [uji laboratorium] dari Dinkes saja," pungkas Chafi.
Sementara itu, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo mengatakan pihaknya langsung meninjau letak SPPG Tembok Dukuh setelah menerima laporan dugaan keracunan.
"Dari info nan sudah terdapat, kami langsung ke sini menindaklanjuti dan evaluasi. Kami arahkan jarak pengedaran nan berkepanjangan sesuai dengan penjelasan Ibu Kepala SPPG," kata Teguh ditemui di lokasi.
Teguh mengatakan BGN saat ini sedang mengevaluasi dan memutuskan untuk menghentikan operasional SPPG Tembok Dukuh hingga hasil uji laboratorium sampel makanan itu keluar.
"Untuk selanjutnya kami tetap menunggu hasil lab dan SPPG ini bakal kami evaluasi. Hasil labnya kelak bakal diserahkan oleh Dinas Kesehatan," ujarnya.
(gil/frd/gil)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·