No Viral, No Justice: Ketika Kebijakan Negara Ditentukan Jumlah Retweet

Pernahkah Anda memperhatikan sebuah pola nan terus berulang? Sebuah kasus viral di media sosial, warganet ramai berkomentar, tagar trending di X, lampau dalam waktu singkat pejabat publik tiba-tiba angkat bicara dan kebijakan baru pun lahir. Siklus ini terasa begitu wajar sekarang, sampai kita lupa untuk bertanya: apakah ini langkah nan betul untuk membikin keputusan nan menyangkut rencana hidup orang banyak?

Sebagai mahasiswa ilmu jiwa nan tengah mempelajari logika dan penalaran ilmiah, saya memandang kejadian ini bukan sekadar masalah politik alias tata kelola pemerintahan. Ini adalah krisis penalaran. Dan jika kita mau jujur, akar masalahnya ada jauh di dalam langkah kita memahami apa itu pengetahuan nan sah dan apa itu sekadar kebisingan kolektif.

Viral Bukan Berarti Valid

Dalam logika ilmiah, ada dua jalur utama penalaran: induktif dan deduktif. Penalaran induktif berangkat dari fakta-fakta spesifik untuk menarik konklusi umum, sementara penalaran deduktif berangkat dari prinsip umum untuk diterapkan pada kasus spesifik. Keduanya punya standar ketat soal kualitas info nan digunakan.

Tren media sosial tidak memenuhi standar itu. Ketika sebuah rumor viral, nan terjadi bukan pengumpulan info nan representatif, melainkan amplifikasi opini dari golongan nan paling vokal, paling emosional, dan paling aktif di platform tertentu. Ini bukan sampel nan baik. Ini apalagi bukan sampel sama sekali, melainkan gambaran dari algorithm-driven echo chamber nan memperkuat bunyi tertentu sembari membungkam nan lain.

Kebijakan nan lahir dari tren semacam ini seumpama master nan meresepkan obat berasas keluhan paling keras di ruang tunggu, bukan berasas pemeriksaan nan teliti. Hasilnya bisa berbahaya, apalagi ketika niatnya baik.

Ketika Objektivitas Kalah dari Emosi Kolektif

Ilmu pengetahuan nan baik mensyaratkan objektivitas, artinya konklusi kudu didasarkan pada bukti nan dapat diverifikasi, bukan pada intensitas emosi kolektif. Namun media sosial bekerja dengan sistem nan berlawanan arah: konten nan paling memancing emosi adalah konten nan paling banyak dibagikan, paling sigap trending, dan paling mungkin sampai ke meja pengambil kebijakan.

Akibatnya, kebijakan publik semakin sering lahir bukan dari riset mendalam, bukan dari kajian akademis, bukan dari info longitudinal, melainkan dari gelombang kemarahan alias simpati nan meluap di linimasa. Ini bukan objektivitas. Ini adalah subjektivitas massal nan berpakaian urgensi.

Dalam psikologi, kejadian ini berangkaian erat dengan availability heuristic, ialah kecenderungan kognitif untuk menilai seberapa krusial alias sering sesuatu terjadi berasas seberapa mudah contohnya muncul di pikiran kita. Ketika sebuah kasus terus-menerus muncul di beranda, otak kita secara otomatis menganggapnya sebagai masalah nan lebih besar dan lebih mendesak dari nan sebenarnya. Pengambil kebijakan pun tidak kebal dari bias ini.

Pengetahuan Ilmiah vs Pengetahuan nan Sekadar Ramai

Filsafat pengetahuan membedakan dengan tegas antara pengetahuan ilmiah dan pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan ilmiah dibangun melalui metode nan sistematis, dapat diuji ulang, dan terbuka terhadap falsifikasi. Sementara pengetahuan non-ilmiah, termasuk mitos, rumor, dan opini populer, bisa saja mengandung kebenaran parsial, tapi tidak bisa dijadikan landasan kebijakan nan bertanggung jawab.

Viral adalah corak modern dari pengetahuan non-ilmiah. Ia sigap menyebar bukan lantaran kebenarannya terverifikasi, melainkan lantaran dia menyentuh emosi, memperkuat prasangka nan sudah ada, alias sekadar menghibur. Ketika pemerintah merespons viral sebagai sinyal prioritas kebijakan, mereka secara tidak langsung melegitimasi pengetahuan non-ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Demokrasi Butuh Lebih dari Sekadar Keramaian

Saya tidak sedang berdasar bahwa bunyi publik tidak penting. Dalam demokrasi, aspirasi masyarakat adalah fondasi legitimasi kebijakan. Tapi ada perbedaan besar antara aspirasi nan terukur dan representatif dengan kebisingan nan algoritmik dan sementara.

Yang perlu dibangun bukan tembok antara pemerintah dan publik, melainkan jembatan nan lebih cerdas: sistem pengumpulan aspirasi nan sistematis, proses konsultasi nan inklusif, dan budaya kebijakan berbasis bukti nan tidak mudah goyah hanya lantaran satu tagar mendadak trending.

Di sinilah logika ilmiah menemukan relevansinya nan paling nyata bukan di laboratorium, tapi di ruang-ruang pengambilan keputusan nan menentukan arah kehidupan kita bersama.