PDIP Tolak Usul RUU Pemilu Jadi Inisiatif Pemerintah: Ada Apa?

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus menolak usul Partai Amanat Nasional (PAN) agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah.

Menurut Deddy, menyerahkan RUU Pemilu kepada pemerintah sama dengan menyerahkan nyawa partai politik. Sebab, dalam RUU tersebut, partai adalah pihak nan paling mempunyai kepentingan.

"Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada Pemerintah sama saja dengan menyerahkan nyawa partai politik dan kerakyatan kepada kekuasaan," ujar Deddy saat dihubungi, Minggu (9/5).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP itu menilai perbedaan dalam sejumlah poin pembahasan RUU Pemilu sebagai perihal nan lumrah. Menurut dia, perbedaan adalah keniscayaan dalam demokrasi.

"Dalam family saja bisa ada perbedaan dan pergulatan apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya gak usah berpolitik alias bikin partai politik," kata dia.

Deddy lantaran itu menyatakan sikap tegas untuk menolak usulan PAN. Dia menilai usulan PAN asing lantaran banyak undang-undang teknis nan justru menjadi usul inisiatif DPR.

"Tetapi UU nan vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" ujarnya.

Usulan RUU Pemilu menjadi usul inisiatif DPR sebelumnya disampaikan Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay. Dikutip dari Detik.com, dia menilai perihal itu krusial untuk menghindari perdebatan antar partai-partai di DPR.

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalaupun ada perbedaan, kelak bakal diakumulasi pada saat pembahasan DIM," katanya.

RUU Pemilu saat ini menjadi usul inisiatif DPR dan masuk dalam agenda legislasi prioritas 2026. Namun, DPR tak kunjung memulai pembahasan dan memberi sinyal tak bakal dibahas tahun ini, meski tahapan pemilu bakal dimulai pertengahan 2026 mendatang.

(fra/thr/fra)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]