Pemerintah Godok Skema Haji tanpa Antre

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.(Dok. Antara)

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai mengkaji skema haji tanpa memerlukan antre lama di Indonesia. "Yang juga menjadi concern kami di Kementerian Haji dan Umrah sesuai dengan perintah presiden, sekarang itu presiden berambisi supaya, coba kalian pikirkan gimana caranya haji tidak ngantre. Jadi haji nan tidak ngantre. Nah itu nan sedang kami formulasikan," kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (9/4).

Dahnil mengatakan antrean haji nan menyantap puluhan tahun tidak terlepas dari jumlah pendaftar nan meningkat, kuota haji nan terbatas, dan pengelolaan finansial haji.

"Karena sudah ada finansial haji kita terpaksa ngantre. Semakin banyak pendaftar semakin lama nan mengantre," ujar dia. 

Ia mencontohkan seperti di Malaysia nan juga menerapkan sistem tabungan haji mengakibatkan antrean panjang. Tapi di beberapa negara seperti India tidak perlu mengantre. 

Oleh lantaran itu, pemerintah juga mempertimbangkan model nan lebih simpel seperti war ticket (perebutan tiket) tanpa mengantre.  

"Kita sedang berpikir gimana agar nggak ngantri itu kayak model war ticket. Jadi kita dikasih kuota oleh Pemerintah Arab Saudi 200 ribu dan ditetapkan harganya. Sehingga tidak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa nan dapat, itu nan berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu," ungkapnya.

Meski begitu dia juga perlu memastikan 5,7 juta orang nan sudah lama mengantre untuk berangkat ibadah haji.

"Jadi wacana ini sedang kita godok agar kemauan dan perintah presiden agar Haji tidak ngantre itu bisa kita wujudkan. Nah ini kami bakal terus godok," pungkasnya. (H-3)