Pemerintah Pede Kondisi Ekonomi Lebih Baik Dibandingkan Krisis 2008

Jakarta -

Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan sektor finansial nasional di tengah dinamika dunia nan tetap diwarnai ketidakpastian geopolitik, perubahan nilai komoditas, dan tekanan ekonomi global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjumpa dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/05).

Pertemuan ini membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh nan pernah menjadi menteri alias Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa perihal nan menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian.

Airlangga menjelaskan para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan krusial mengenai pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan nilai minyak, tekanan inflasi, dan perubahan nilai tukar.

Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran krusial dalam memperkuat langkah antisipasi Pemerintah menghadapi beragam dinamika dunia saat ini.

"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, esensial lebih kuat. Depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari beragam kasus sebelumnya," terang Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga meminta jejeran mengenai untuk terus memonitor beragam izin guna memperkuat stabilitas sektor finansial dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

Pemerintah juga menilai perlu dilakukan penguatan permodalan perbankan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem finansial nasional.

Selain membahas stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, Pemerintah juga terus mematangkan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan faedah optimal bagi perekonomian nasional.

"Kami laporkan mengenai kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan upaya milik negara," jelas Airlangga.

(hns/hns)