Pemerintah Siapkan KUR Rp 10 T untuk Industri Berbasis Kekayaan Intelektual

Jakarta -

Pemerintah menyiapkan biaya KUR untuk industri imajinatif berbasis Kekayaan Intelektual alias Intelectual Property (IP) sebesar Rp 10 Triliun pada 2026 dengan plafon untuk pemula maksimal sebesar Rp 500 juta.

"Tapi itu tetap berkarakter sebagai agunan pendukung, belum utama. Selain itu badan upaya minimal sudah melangkah dua tahun, dan pendapatan Rp 50 juta," kata Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat peluncuran Indonesia Animation Report 2026 di Artotel Thamrin, Selasa (19/5/2026)

Untuk mendukung perihal tersebut, Kementerian Ekonomi Kreatif telah melantik 64 penilai kekayaan intelektual. "Tinggal sekarang gimana trust kalangan perbankan. Sebab ada nan bilang dengan agunan peralatan saja tetap ada nan ngemplang, apalagi nan berkarakter tidak kasat mata," kata Riefky.

Pada bagian lain dia menyebut bahwa industri animasi merupakan bagian krusial dari ekonomi imajinatif nan mempunyai potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hal itu merujuk Indonesia Animation Report 2026 nan menyebut bahwa Industri animasi Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dalam satu dasawarsa terakhir.

Nilai industri ini tercatat mencapai Rp798,15 miliar pada 2025 alias tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibanding 2015, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,86 persen per tahun.

"Laporan ini menjadi landasan krusial untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual nan berkekuatan saing global," ujar Riefky.

Ia mencontohkan keberhasilan movie animasi Jumbo produksi Visinema nan sukses meraih lebih dari 10 juta penonton bioskop. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti karya animasi lokal bisa diterima pasar luas.

"Keberhasilan ini membuktikan secara nyata bahwa kualitas karya animator kita sudah berada di level nan sangat kompetitif dan siap berdaulat secara ekonomi," katanya.

Ketua Umum AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia) Daryl Wilson mengatakan saat ini terdapat 308 karya animasi orisinal aktif nan telah diproduksi dan dipasarkan melalui beragam platform global.

Itu artinya industri animasi Indonesia sebenarnya mempunyai kontribusi ekonomi nan besar, namun selama ini belum sepenuhnya terpetakan dalam struktur ekonomi nasional.

"Padahal sektor ini berpotensi besar mendorong pertumbuhan PDB dan pembuatan lapangan kerja berbasis talenta kreatif," katanya.

Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi mengungkapkan laporan tersebut merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur pengedaran global, transformasi ekosistem talenta, hingga penguatan prasarana dan desentralisasi industri.

"Dengan beragam langkah tersebut, industri animasi Indonesia diproyeksikan bisa menembus nilai Rp1 triliun pada 2030 sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi imajinatif di Asia Tenggara," ujarnya.

(jat/hns)