Pemprov Sumbar Resmi Terapkan Pola Kerja Skema Kombinasi, ASN WFH tiap Jumat

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi(MI/Yose Hendra)

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan transformasi budaya kerja baru melalui skema kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sumbar. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat Nomor 06 Tahun 2026.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan kebijakan ini bukan sekadar perubahan pola kerja, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja nan lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

“Disamping menindaklanjuti pengarahan Mendagri, kebijakan transformasi ini juga diharapkan dapat membikin birokrasi melangkah lebih efektif, efesien, dan berfokus pada akibat nyata untuk masyarakat," ujar Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu (8/4).

Dalam kebijakan tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar melaksanakan WFH selama satu hari dalam satu minggu, ialah setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilaksanakan secara WFO. Mahyeldi menekankan elastisitas ini, kudu diimbangi dengan tanggung jawab dan disiplin nan tinggi oleh setiap ASN.

“Fleksibilitas bukan berfaedah menurunkan kualitas kerja. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan keahlian berbasis output,” tegasnya.

Gubernur juga menggarisbawahi, dalam mendukung penyelenggaraan tugas ASN selama penerapan skema ini, pihaknya bakal mengoptimalkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemanfaatan e-office, tanda tangan elektronik, ketidakhadiran digital, hingga sistem manajemen kepegawaian menjadi bagian integral dari transformasi ini.

“Digitalisasi adalah kunci. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa bekerja lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nan terus kita dorong,” tambah Mahyeldi.

Lebih lanjut, Mahyeldi memastikan bahwa penerapan WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Ia meminta seluruh perangkat wilayah untuk menjamin pelayanan tetap melangkah optimal tanpa penurunan kualitas.

“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Jangan sampai ada keluhan lantaran perubahan pola kerja ini. Justru malah kudu semakin baik, semakin responsif,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi daya dan biaya operasional kantor.

“Ini juga bagian dari ikhtiar kita untuk lebih irit dan bijak dalam penggunaan anggaran, tanpa mengurangi keahlian dan kualitas jasa kepada masyarakat,” kata Mahyeldi.

Dalam implementasinya, setiap ketua perangkat wilayah diminta untuk menyusun rencana kerja harian ASN nan menjalankan WFH dengan sasaran output nan jelas dan terukur. Sistem pengawasan dan pelaporan juga diperkuat melalui presensi digital dan pelaporan keahlian berbasis hasil.

Menutup keterangannya, Mahyeldi membujuk seluruh ASN menjadikan kebijakan ini sebagai langkah berbareng dalam membangun birokrasi nan lebih modern dan berkekuatan saing.

“Kita mau ASN Sumatra Barat menjadi teladan dalam perubahan, bekerja dengan niat ibadah, penuh tanggung jawab, dan memberikan faedah seluas-luasnya bagi masyarakat. Insya Allah, dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkannya,” tutupnya. (YH/E-4)