Pemulihan Pascabencana Sumatera Terus Membaik, Mayoritas Daerah Kembali Normal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyampaikan, pemulihan wilayah terdampak banjir di Pulau Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan info per 24 Mei 2026, kebanyakan wilayah terdampak di tiga provinsi sekarang telah berangsur normal.

Tito menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja berbareng antara pemerintah pusat dan pemerintah wilayah sejak masa darurat, tanggap darurat, hingga masa transisi menuju pemulihan. Selain itu, seluruh pengungsi dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian, melainkan telah menempati kediaman sementara (huntara) maupun memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).

“Untuk Sumatera Barat ini, dari 16 [kabupaten/kota] nan terdampak, 13 ini sudah normal, 80 persen, kemudian juga tetap ada yang, belum normal tapi mendekati, terutama di Tanah Datar. Kemudian nan perlu atensi kita semua untuk Agam dan Padang Pariaman,” katanya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera di Kediaman Widya Chandra, Jakarta, Minggu (24/5).

Untuk Provinsi Sumatera Utara, Tito menyebut dari 19 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 16 wilayah telah kembali normal. Satu daerah, ialah Tapanuli Selatan, mendekati normal, sementara dua wilayah lain nan tetap memerlukan perhatian adalah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 wilayah telah kembali normal. Untuk Gayo Lues, kondisinya telah mendekati normal. Sedangkan tujuh wilayah nan tetap memerlukan atensi meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Tito menjelaskan, penilaian kondisi wilayah dilakukan berasas sejumlah parameter penting. Mulai dari jalannya pemerintahan, jasa kesehatan, aktivitas pembelajaran, akses darat, hingga keberfungsian jasa dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Indikatornya kita ambil adalah jalannya pemerintahan, kemudian juga akomodasi kesehatan, aktivitas pembelajaran, akses darat, ini fungsional terutama, ini belum permanen. Kemudian aspek ekonomi, aspek rumah ibadah, kebutuhan dasar, nan sangat krusial [seperti] SPBU, PDAM, internet,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya support anggaran guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Menurutnya, support pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah wilayah bakal sangat membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk dalam menangani beragam kebutuhan lanjutan di daerah.

“Daerah-daerah nan musibah ini, TKD-nya jangan dikurangi, jika perlu ditambah. Karena mereka tetap, tetap juga kelak bakal menangani residu-residu nan tidak kecil,” tandasnya.

Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta pejabat ketua tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).