Pengamat: TNI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Geopolitik Global

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANALIS politik senior, Boni Hargens, mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang mengambil peran proaktif dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi nasional. Langkah ini merupakan respons strategis atas pengarahan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan turbulensi geopolitik di Timur Tengah tidak memicu krisis ekonomi di dalam negeri.

Boni menilai, keterlibatan TNI dalam mengamankan pilar ekonomi merupakan corak pertahanan berlapis untuk menghadapi ancaman nan datang dari luar maupun dalam negeri.

"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI memperketat pengawasan di titik-titik vital pengedaran energi, mulai dari kilang minyak hingga jalur pengedaran nan rawan dimanfaatkan jaringan ilegal," ujar Boni melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).

Selain kehadiran bentuk di objek vital nasional, TNI juga mengoptimalkan dimensi intelijen. Boni menjelaskan bahwa TNI bekerja-sama erat dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memetakan ancaman, termasuk pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi energi.

Informasi dari jaringan intelijen militer tersebut menjadi kontribusi krusial dalam operasi penindakan nan dipimpin oleh Bareskrim Polri. Sinergi ini ditujukan untuk mengamankan empat poin utama komitmen pemerintah: perlindungan subsidi rakyat, ketahanan daya nasional, penegakan norma tanpa kompromi, serta isolasi ekonomi domestik dari gejolak eksternal.

"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua corak kejahatan daya nan merugikan negara dan rakyat," ujarnya.

Boni menekankan bahwa ancaman internal nan paling nyata saat ini adalah penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi. Ia menyoroti gimana setiap liter solar alias tabung gas nan dialihkan secara terlarangan ke industri besar secara langsung merampas kewenangan masyarakat miskin.

"Setiap rupiah subsidi nan disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN. Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat mini menghadapi kelangkaan, dan ibu rumah tangga berpenghasilan rendah kudu menanggung beban lebih mahal," jelasnya.

Menurut Boni, koordinasi antara Polri dalam penegakan hukum, TNI dalam pengamanan strategis, dan kebijakan tegas dari pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk sistem pertahanan ekonomi nan kokoh.

Model respons nasional ini dinilai efektif dalam menghadapi tantangan daya di era volatilitas global. Boni berambisi sinergi ini terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru untuk melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia dari beragam guncangan geopolitik dunia.

"Sinergi tiga pilar ini membentuk sistem pertahanan berlapis nan tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan daya secanggih apa pun," pungkasnya. (H-2)