Penyaluran Kredit Perumahan di Jateng Capai Rp2,3 Triliun

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah subsidi di Kendal, Jawa Tengah.(Antara)

KEBUTUHAN kediaman penduduk di Jawa Tengah hingga sekarang tetap tinggi. Hal itu juga berakibat pada tingginya kredit pembiayaan perumahan di wilayah tersebut.   

Berdasarkan info Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran  angsuran upaya rakyat (KUR) di bagian perumahan alias angsuran program perumahan (KPP) periode 1 Januari-1 April 2026, Provinsi Jawa Tengah menduduki ranking pertama dengan nilai sekitar Rp2,3 triliun. Penyaluran terbesar ada di Kabupaten Brebes sebesar Rp131,5 miliar, Banyumas Rp117,4 miliar, dan Sragen Rp115,6 miliar.

Atas capaian tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait melayangkan pujian kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Gubernur Ahmad Luthfi. "Kita kudu belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," ujar Maruarar  saat berjumpa Gubernur Jawa Tengah,  Ahmad Luthfi di instansi Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, (2/4).

Selain angsuran perumahan, Provinsi Jawa Tengah juga mencatat capaian bagus dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias program rumah bersubsidi. Data di Kementerian PKP menyebut Jawa Tengah berada pada nomor dua nasional untuk program tersebut. Tahun 2025 tercatat pembiayaan FLPP di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit.

"Kalau boleh, tahun ini (2026) jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan nan dapat dijadikan permukiman," jelas menteri nan berkawan disapa Ara ini.

AKSELERASI PROGRAM PERUMAHAN
Selain dua perihal itu, dalam pertemuan nan berjalan sekitar 1,5 jam tersebut juga membahas rencana percepatan program perumahan dan permukiman pada 2026 lain. Di antaranya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah, rumah susun, penataan area permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini bakal kita manfaatkan, jadi menggunakan genteng dari Jateng agar UMKM maju," paparnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi juga didampingi oleh Bupati Jepara, Bupati Batang, Bupati Brebes, Bupati Temanggung, Bupati Banyumas, Bupati Grobogan, dan Wakil Bupati Boyolali.

Ahmad Luthfi menjelaskan penanganan backlog perumahan tahun 2025 di Jawa Tengah sebesar 274.514 unit. Sisa backlog perumahan sekitar 1.058.454 unit alias turun kurang lebih 20%. Penanganan baik berasal dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasisi masyarakat, dan lainnya. 

"Hari ini kami usulkan mengenai BSPS 2026. Untuk penanganan area permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," kata Luthfi. (E-2)