Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Butuh Kapasitas Negara yang Lebih Besar

Ilustrasi aktivitas ekspor-impor.(dok.IPC)

CHIEF Economist Fakhrul Fulvian menegaskan sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi nan dicanangkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 hanya dapat tercapai andaikan Indonesia bisa memperbesar kapabilitas negara. Ini baik dari sisi fiskal, pembiayaan, maupun stabilitas ekonomi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berkepanjangan tidak cukup hanya ditopang konsumsi domestik alias booming komoditas, tetapi memerlukan ruang fiskal nan lebih kuat dan struktur pendanaan nasional nan bisa menopang agenda hilirisasi serta industrialisasi jangka panjang.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi tidak bisa hanya berjuntai pada konsumsi alias booming komoditas semata. Untuk itu, kapabilitas negara kudu ikut membesar,” ujar Fakhrul dalam keterangannya nan diterima Media Indonesia, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan, kapabilitas negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN), tetapi juga keahlian pemerintah menjaga kepercayaan pasar, memperkuat stabilitas eksternal, serta menciptakan sumber pembiayaan jangka panjang nan stabil.

Menurutnya, agenda hilirisasi, industrialisasi, hingga upaya memperbesar kelas menengah memerlukan ruang fiskal dan struktur pendanaan nan jauh lebih kuat dibanding saat ini.

Fakhrul menilai rasio penerimaan pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia nan tetap berada di kisaran 11% menunjukkan ruang penguatan kapabilitas fiskal nasional tetap sangat besar dibandingkan banyak negara emerging market lainnya. Namun, dia menegaskan penguatan kapabilitas negara tidak boleh hanya dilakukan melalui penambahan tarif alias pungutan baru.

“Fokus utamanya justru kudu pada peningkatan kepatuhan pajak, ekspansi pedoman ekonomi formal, digitalisasi administrasi, dan nan paling krusial adalah menjaga kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan dugaan dasar ekonomi makro 2027 sebagai landasan penyusunan APBN tahun depan. Dalam proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,8% hingga 6,5%, dengan inflasi diperkirakan berada di rentang 1,5% hingga 3,5%. Sementara itu, suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5% hingga 7,3%.

Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS), sedangkan nilai minyak mentah Indonesia dipatok pada rentang US$70 hingga US$95 per barel.

Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara surplus perdagangan Indonesia nan besar dengan tetap terjadinya net outflow pada neraca finansial. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan Indonesia tetap rentan terhadap siklus penguatan dolar global.

“Ini menunjukkan Indonesia tetap terlalu rentan terhadap siklus dolar global. Kita surplus perdagangan besar, tetapi ketika dolar menguat, tekanan tetap datang ke pasar finansial domestik. Artinya struktur balance of payments kita tetap kudu diperkuat,” kata Fakhrul.

Menurutnya, sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat dicapai andaikan Indonesia sukses membangun arsitektur pembiayaan nan lebih tahan terhadap gejolak eksternal. Untuk itu, dia menyebut terdapat tiga strategi utama nan perlu dipercepat pemerintah dan otoritas keuangan.

“Pertama adalah pendalaman pasar derivatif domestik agar pelaku upaya dan penanammodal mempunyai instrumen hedging nan lebih baik terhadap akibat global,” ujarnya.

“Kedua adalah internasionalisasi rupiah secara berjenjang dan realistis, terutama lewat ekspansi local currency settlement di area regional,” lanjutnya.

Sementara strategi ketiga adalah memperluas sumber pembiayaan non-dolar melalui publikasi obligasi berbasis renminbi, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Menurut Fakhrul, bumi sekarang bergerak menuju sistem finansial nan lebih multipolar sehingga Indonesia perlu mulai memanfaatkan likuiditas dunia non-dolar agar struktur pembiayaan nasional lebih handal dan tidak terlalu berjuntai pada siklus penguatan dolar.

Selain itu, dia menilai Indonesia perlu membangun lingkungan pembiayaan jangka panjang berbasis rupiah (long-IDR environment) guna memperkuat kapabilitas pembiayaan domestik. Upaya tersebut dinilai dapat dilakukan dengan memperkuat penanammodal domestik jangka panjang, terutama dari sektor non-bank financial institution seperti biaya pensiun, perusahaan asuransi, manajer aset, dan sovereign fund.

Menurutnya, keberadaan penanammodal domestik jangka panjang menjadi krusial lantaran agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional memerlukan support pembiayaan jangka panjang dalam mata duit rupiah.

“Kita memerlukan penanammodal domestik jangka panjang nan lebih kuat, terutama dari non-bank financial institution seperti biaya pensiun, asuransi, asset managers, dan sovereign funds. Karena hilirisasi dan industrialisasi memerlukan pembiayaan jangka panjang dalam rupiah,” ujarnya.

Fakhrul menegaskan tantangan terbesar Indonesia ke depan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan memastikan negara mempunyai fondasi pembiayaan nan cukup kuat untuk menopang transformasi tersebut.

“Target pertumbuhan tinggi hanya bisa tercapai andaikan kapabilitas negara ikut meningkat. Dan kapabilitas negara pada akhirnya ditentukan oleh dua hal: keahlian membangun kepercayaan dan keahlian mendapatkan funding nan stabil,” tutupnya. (Ins/P-3)