Polda Kaltim Siap Kawal Demo Besar 21 April

Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur (Kaltim) bakal melakukan tindakan berbareng pada 21 April mendatang.

Rencana tindakan itu dilakukan dengan tuntutan mendesak pemberantasan praktik KKN di lingkungan Pemprov-DPRD Kaltim. Donasi logistik--terutama minuman dalam kemasan--dari penduduk pun berdatangan ke posko relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Sementara itu, Kapolda Kaltim Kepolisian Daerah (Polda) Kaltim Irjen menegaskan komitmen kepolisian melakukan pengamanan secara humanis.

Selain itu, dia mengimbau agar seluruh penduduk Kaltim pun turut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) dengan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan nan berlaku.

"Hindari tindakan pemberontak provokasi maupun penyebaran info tidak betul nan dapat memicu gangguan keamanan. Kami dari Polda Kalimantan Timur siap mengawal dan melayani jalannya tindakan agar berjalan kondusif tenteram dan kondusif," kata Endar dikutip dari akun X Polda Kaltim.

"Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan di Bumi Etam nan kita cintai ini," sambungnya.

Mengutip dari detikKalimantan, Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Kaltim Erly Sopiansyah menyebut persiapan tindakan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.

"Untuk saat ini persiapan sudah 70 persen, tinggal persiapan logistik dan perihal lainnya," ujarnya, Jumat (17/4).

Sejauh ini, dia menyebut tercatat sekitar 66 organisasi masyarakat nan bakal turut serta dalam tindakan tersebut. Sejumlah organisasi dan majelis juga terus menghubungi panitia untuk bergabung. Erly memperkirakan jumlah massa nan bakal turun ke jalan mencapai sedikitnya 2.000 orang.

"Perkiraan kami paling sedikit 2.000 orang bakal ikut dalam tindakan 21 April nanti," katanya.

Sebelumnya diberitakan tindakan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada 21 April kelak dilakukan mengkritisi sejumlah kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud nan terdiri atas tiga tuntutan utama.

Pertama, menuntut pertimbangan menyeluruh (audit) terhadap kebijakan anggaran Pemprov Kaltim, terutama mengenai pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar dan rencana pembaharuan rumah kedudukan sebesar Rp 25 miliar.

Kedua, mendesak penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, massa mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan kegunaan pengawasannya secara maksimal dan independen. Pasalnya, masyarakat menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim nan saat ini Hasanuddin Mas'ud dari Fraksi Golkar merupakan kerabat kandung Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Tiga tuntutan utama itu dirumuskan dalam konsolidasi nan digelar Senin (13/4) malam.

[Gambas:Twitter]

Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, mengungkapkan bahwa konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi. Dari beragam diskusi, tuntutan massa sekarang mengerucut pada tiga poin utama, tersebut dugaan KKN tersebut.

Menurut pihaknya, kata Kamarul, sejumlah kebijakan nan belakangan menjadi sorotan publik perlu ditinjau ulang. Termasuk dugaan praktik nepotisme nan dinilai kudu menjadi perhatian dalam tata kelola pemerintahan.

"Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi nan memengaruhi kegunaan pengawasan," tutur Kamarul, Selasa (14/4) dikutip dari detikKalimantan.

"Jangan sampai relasi family ini memengaruhi keahlian pengawasan majelis secara profesional," sambungnya.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa poster bertuliskan "lengserkan gubernur" nan beredar luas bukanlah tuntutan dari golongan mahasiswa. Menurutnya poster tersebut awalnya berasal dari komponen masyarakat atas nama Aliansi Masyarakat Kaltim nan lebih dulu menyuarakan kemauan aksi.

"Itu bukan dari teman-teman mahasiswa. Itu dari komponen masyarakat nan lebih dulu bergerak," ujarnya.

Bantuan logistik

Menjelang aksi, masyarakat mulai mendirikan posko dan support logistik mulai mengalir.

Berbeda dengan tindakan demo biasanya, kali ini tidak hanya menggema di ruang-ruang konsolidasi mahasiswa, tetapi juga beragam kalangan. Keterlibatan masyarakat mewujud nyata dalam corak bantuan, mulai dari tumpukan kardus air mineral hingga uang.

Hingga tengah pekan ini setidaknya  terdapat dua titik utama posko penerimaan logistik, ialah di area Lembuswana dan Jalan S Parman, Samarinda.

Salah satu relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menuturkan bahwa support datang tidak hanya dari penduduk Samarinda, melainkan juga dari Balikpapan hingga Tenggarong.

"Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai duit tunai," ungkap Irma, Rabu (15/4) dikutip dari detikKalimantan.

Tumpukan logistik dari masyarakat ini disebut-sebut menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan nan dinilai tidak prorakyat, dari mulai pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar hingga pembaharuan rumah kedudukan gubernur Rp25 miliar.

Hingga buletin ini ditulis CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi baik dari Gubernur maupun Pemprov Kaltim, dan DPRD Kaltim mengenai rencana tindakan besar-besaran penduduk pada 21 April mendatang.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(kid/wis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]