Ilustrasi(Dok Istimewa)
ANALIS politik senior, Boni Hargens, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Bareskrim Polri dalam menindak dan membongkar jaringan penyalahgunaan BBM serta LPG bersubsidi di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai respons institusional nan pandai di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Boni menekankan bahwa keberhasilan Polri membongkar ribuan peralatan bukti, mulai dari tabung LPG 3 kg nan dioplos hingga kendaraan tangki modifikasi, bukan sekadar penegakan norma biasa, melainkan upaya mitigasi ancaman krisis daya di tengah tekanan geopolitik global.
"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan norma konvensional, melainkan respons institusional nan pandai terhadap kompleksitas nan sedang dihadapi Indonesia di beragam dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni melalui keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Menurut Boni, Polri sukses mengungkap bahwa pelaku kejahatan ini bukanlah perseorangan oportunistik, melainkan golongan terorganisir nan membangun sistem pengedaran terlarangan paralel. Mereka mengalihkan kewenangan masyarakat mini ke industri besar nan semestinya bayar nilai nonsubsidi.
Boni mengapresiasi transformasi Polri nan sekarang lebih proaktif melalui kapabilitas intelijen dan investigasi, daripada sekadar menunggu laporan masyarakat. Ia menilai Kapolri telah membangun budaya proaktif di lingkungan Bareskrim Polri nan sangat efektif lantaran mengandalkan koordinasi lintas instansi, termasuk BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina, untuk mengidentifikasi anomali distribusi.
Boni memaparkan sejumlah modus operandi utama nan sukses dipetakan oleh Polri dalam mengeksploitasi celah sistem pengedaran nasional. Modus pertama melibatkan pengoplosan dan konversi ilegal, di mana isi LPG 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung nonsubsidi untuk dijual dengan nilai pasar menggunakan perangkat konversi ilegal.
Selanjutnya, terdapat modus pengalihan solar bersubsidi dengan menggunakan kendaraan tangki modifikasi guna mengangkut solar ke industri besar. Para pelaku juga melakukan pemalsuan arsip pengedaran seperti surat jalan dan identitas konsumen secara sistematis untuk mengelabui petugas. Terakhir, ditemukan adanya kolusi internal nan melibatkan oknum di pemasok resmi untuk memanipulasi kuota agar alokasi subsidi bisa dijual ke pasar gelap.
Boni menilai ketegasan Kapolri dengan menindak siapa saja adalah agunan bagi masyarakat bahwa penegakan norma dilakukan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa Polri sangat memahami bahwa masalah BBM subsidi saat ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik dunia dan tekanan ekonomi nan dirasakan rakyat. (H-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·