Prabowo: APBN Instrumen Perjuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat

Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu, (20/5).(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar arsip fiskal, melainkan instrumen perjuangan negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. 

Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (20/5), mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah disusun untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Saya memandang APBN bukan sekadar arsip finansial negara, APBN adalah bentuk dari perangkat perjuangan kita sebagai bangsa, APBN adalah perangkat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa," ujar Prabowo.

Ia mengatakan APBN juga menjadi instrumen untuk memastikan seluruh penduduk negara memperoleh kehidupan nan lebih layak dan sejahtera. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa nan tertuang dalam UUD 1945.

"Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai corak komitmen berbareng untuk mewujudkan cita-cita mulia nan telah diamanatkan dalam UUD 1945," kata Prabowo. 

Target Makro Ekonomi

Dalam pemaparan kerangka ekonomi makro 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara shopping negara dirancang sebesar 13,62% hingga 14,80% dari PDB untuk mendukung beragam program prioritas nasional.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga pada rentang 1,80% hingga 2,40% terhadap PDB. "Kita bakal berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ucap Prabowo.

Pemerintah juga mematok sejumlah dugaan makro ekonomi lain, di antaranya suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,5% hingga 7,3%, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500.

"Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi nan bisa menjaga nilai tukar rupiah kita tetap stabil terhadap mata duit dunia," kata Prabowo. 

Sementara inflasi ditargetkan tetap terkendali di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Di sektor energi, nilai minyak mentah Indonesia diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.

Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari dan lifting gas mencapai 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Optimisme Pertumbuhan 8%

Prabowo optimistis strategi ekonomi nan disebut pruden dan berkepanjangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8% hingga 6,5% pada 2027, sebagai jalan menuju sasaran pertumbuhan 8% pada 2029.

"Pertumbuhan tersebut kudu tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata," tutur Prabowo.

Pemerintah juga memasang sasaran penurunan nomor kemiskinan menjadi 6,0% hingga 6,5%, lebih rendah dibanding sasaran sebelumnya di kisaran 6,5% hingga 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30% hingga 4,87%.

Selain itu, pemerintah mau memperkecil ketimpangan ekonomi dengan menurunkan rasio gini ke rentang 0,362 hingga 0,367. "Jarak antara nan terkaya dan termiskin tidak boleh semakin lebar, apalagi kudu kita perjuangkan untuk terus menyempit," kata Prabowo.

Di sektor sumber daya manusia, indeks modal manusia ditargetkan meningkat menjadi 0,575. Sementara di bagian pertanian, indeks kesejahteraan petani diproyeksikan naik menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731.

Prabowo juga menyoroti kenaikan nilai tukar petani nan saat ini mencapai nomor 126 dan disebut sebagai nan tertinggi sepanjang sejarah.

"Nilai tukar petani nan sekarang sudah mencapai tertinggi sepanjang sejarah di nomor 126, kudu kita perjuangkan untuk bisa kita tingkatkan lagi," tuturnya.

Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja umum menjadi 40,81% pada 2027, naik dari 35% pada 2026, seiring upaya pembukaan lapangan kerja dalam skala besar. (H-3)