Prabowo Bakal Kontrol Ketat Ekspor Sawit, Amran Kasih Penjelasan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bakal memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit. Salah satu langkah nan disiapkan pemerintah adalah mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan melalui BUMN unik berjulukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan itu diumumkan Prabowo saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026) lalu.

Menurut Presiden Prabowo, langkah tersebut diambil untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Di saat nan sama, Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pengikut dalam penentuan nilai komoditas global, terutama untuk kelapa sawit sebagai salah satu jagoan ekspor nasional.

"Saudara-Saudara sekalian, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi nilai kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," kata Prabowo di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026).

Ia meminta jejeran kabinet mulai merumuskan sistem agar nilai komoditas strategis nasional bisa lebih banyak ditentukan dari dalam negeri.

"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan nilai kita dan jika mereka tidak mau beli/pakai nilai kita ya tidak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri, saudara-saudara sekalian," ujarnya.

Prabowo juga menegaskan kebijakan serupa bakal diterapkan pada komoditas strategis lain. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia kudu dikelola berasas kepentingan nasional, bukan sekadar dijual murah ke pasar global.

"Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan nilai semua komoditas kudu ditentukan di negara kita sendiri. Dan jika mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar saja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah," kata Prabowo dalam pidatonya.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan sektor komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO), saat ini terus menunjukkan tren positif dan menopang ekspor nasional.

"Komoditas strategis terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya sawit nan mengalami peningkatan ekspor dan memperkuat keahlian ekspor pertanian nasional," ungkap Amran dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (22/5/2026).

Pemerintah mencatat devisa ekspor minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai US$23 miliar alias sekitar Rp391 triliun. Sementara total produksi sawit nasional mencapai sekitar 56 juta ton, dengan ekspor beragam produk olahan sawit menembus 32 juta ton.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai momentum ini menjadi titik kembali bagi Indonesia untuk mengambil kembali kendali atas komoditas strategis nasional.

"Bertahun-tahun, negara lain mendikte nilai hasil bumi Nusantara. Kita memproduksi kelapa sawit terbanyak. Kok harganya ikut patokan luar?" kata Sudaryono.

Ia menegaskan pemerintah mau Indonesia menjadi penentu patokan main dalam perdagangan komoditas global.

"Sekarang saatnya berubah. Kabinet Merah Putih mendapat titah. Harga nikel, sawit, batu bara, karet, hingga emas wajib ditentukan di dalam negeri," ucapnya.

Menurutnya, jika pasar luar negeri tidak menerima nilai nan ditetapkan Indonesia, pemerintah siap mengoptimalkan penggunaan domestik dan menjaga persediaan sumber daya untuk masa depan.

"Jika asing menolak beli pakai nilai kita, tidak masalah. Kita gunakan sendiri. Biarkan sisa tambang tertidur di bawah tanah. Lebih baik begitu daripada obral murah. Kita tuan rumah di tanah sendiri, saatnya tentukan patokan main," tegasnya.

Bos Sawit Buka Suara

Di sisi lain, rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor sawit mulai memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengingatkan agar patokan baru itu tidak mengganggu rantai pasok dan pasar ekspor nan selama ini sudah berjalan.

"Tidak semua eksportir ini adalah perusahaan perkebunan nan juga mempunyai industri hilir. Banyak juga perusahaan trading alias trader-trader nan melayani volume tidak besar ke negara-negara tertentu. Dengan adanya badan, gimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini?" kata Eddy kepada CNBC Indonesia.

Ia juga menyoroti kebutuhan importir nan sering meminta spesifikasi produk berbeda-beda.

"Jadi, industri nan sama belum tentu pesanannya sama. Apakah perihal seperti ini bisa dilayani?" tukasnya.

Menurut Eddy, penerapan kebijakan baru kudu dilakukan hati-hati agar Indonesia tidak kehilangan pasar ekspor sawit.

"Para eksportir biasanya sudah mempunyai pasar sendiri-sendiri. Jangan sampai kita bakal kehilangan pasar jika tidak bisa dikelola dengan baik," pungkas Eddy.

(wia)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]