Prabowo Beri Bahlil Waktu Sepekan Evaluasi IUP Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto(tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan petunjuk keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nan beraksi di area rimba lindung. Presiden menegaskan tidak bakal menoleransi pelanggaran patokan nan merugikan kepentingan nasional.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada iba sekarang. Kita hanya memihak kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ketegasan Presiden terlihat saat dia menetapkan tenggat waktu pelaporan. Awalnya, Menteri Bahlil meminta waktu dua pekan untuk melakukan pertimbangan menyeluruh. Namun, permintaan tersebut langsung ditolak oleh Kepala Negara.

“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu, kita cabut semua IUP itu,” ujar Presiden Prabowo nan menekankan urgensi penertiban izin tambang tersebut.

Presiden menekankan bahwa pemerintahannya konsentrasi pada kepentingan rakyat dan tidak bakal mengakomodasi kepentingan kelompok, kawan, maupun family dalam urusan perizinan sumber daya alam.

Rapat Kerjadi Istana

Taklimat Presiden ini disampaikan secara langsung kepada sekitar 800 birokrat, mulai dari jejeran menteri hingga pejabat eselon I. Acara nan dimulai pukul 14.00 WIB ini berjalan di laman tengah Istana dengan suasana nan sangat serius.

Setelah pengarahan terbuka dari Presiden selama satu jam, rapat dilanjutkan secara tertutup. Beberapa menteri koordinator dan menteri teknis, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, MenESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, turut memberikan paparan singkat sebelum rapat berhujung pada pukul 18.30 WIB.