Presiden Prabowo Subianto(Antara)
Di tengah guncangan dan ketidakpastian geopolitik, Presiden Prabowo Subianto dianggap bisa memimpin terciptanya situasi nasional nan kondusif. Situasi nasional nan bersatu, tenteram dan stabil, baik ekonomi dan politik menjadi nilai tidak ternilai nan patut disyukuri.
"Ketika situasi di beragam bagian bumi sedang kacau alias tidak pasti. Tentu menjadi tanggungjawab moral kita tanpa terkecuali untuk menjaga situasi tersebut untuk keselamatan bersama," kata Haris Rusly Moti selaku Pemrakarsa 98 Resolution Network, Rabu (8/4).
Haris menggambarkan dalam upaya menjaga persatuan dan menjamin situasi tenteram dan stabil. Presiden Prabowo Subianto berbareng Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad apalagi sering membujuk perbincangan dengan sejumlah kalangan nan berbeda pandangan dengan pemerintah.
“Dasco apalagi sering menghadiri forum-forum obrolan umum maupun informal dan mendengar langsung pandangan kritis, dari beragam golongan nan berbeda spektrum. Sangat tidak berdasar jika ada pihak nan mengatakan pemerintah anti kritik dan anti dialog," ujar Haris sapaan akrabnya.
Menurutnya, baik Presiden Prabowo maupun Dasco, keduanya tidak menganut aliran politik “devide et impera,” nan membenturkan secara horisontal masyarakat' untuk tujuan memperkuat kekuasaan. Bahkan segala corak warisan bentrok horisontal nan direkayasa di masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan.
Pancasila nan menjadi dasar filosofi bangsa kita memang berpatokan pada “peaceful management," managemen persaudaraan, managemen kerjasama dan gotong royong.
“Selaku pendukung pemerintah, kami mencermati dan mencoba memahami kritik nan ditujukan kepada Presiden Prabowo. Beberapa diantaranya tetap bisa dimaklumi lantaran mengenai koreksi terhadap tata kelola program prioritas pemerintah. Seperti tata kelola program Makan Bergizi Gratis dan sejumlah program lainnya, nan dinilai berpotensi menjadi sumber kebocoran baru nan sedang diberantas oleh Presiden Prabowo," jelas Haris.
Koreksi tersebut katanya, telah didengar dan telah diakomodasi oleh pemerintah, nan ditunjukan dengan sejumlah perbaikan terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo telah memerintahkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Naniek Deang, untuk menginvestigasi dan telah menutup ribuan dapur MBG nan melakukan penyimpangan.
“Ini adalah bukti Presiden Prabowo tidak menutup mata dan telinga terhadap kritik dan koreksi terhadap tata kelola program pemerataan gizi nasional melalui MBG," tegas Haris.
Haris membandingkan, sejumlah program kerakyatan nan telah melangkah cukup lama seperti BLT, Bansos Beras, Subsidi Pupuk, Gas dan Solar subsidi, dll. Tampak jelas tetap saja terjadi penyimpangan tata kelola dan penyalahgunaan anggaran. Sehingga terus memerlukan perbaikan tata kelolanya hingga hari saat ini.
“Apalagi program nan baru dirintis oleh Presiden Prabowo, dan baru melangkah satu tahun lebih. Tentu kita akui belum sempurna dalam pelaksanaannya, tetap memerlukan perbaikan pada level tata kelola," terangnya.
Haris juga menggambarkan situasi banyak negara di bumi nan terdampak tumbukan geopolitik, mengalami krisis energi, rakyat antri berebut BBM. Bahkan di beberapa negara rakyat terpaksa melangkah kaki lantaran tidak beroperasinya transportasi akibat tidak adanya pasokan energi.
“Namun, di dalam negeri, kita berterima kasih kepada Tuhan, berkah kerja keras Presiden Prabowo sukses memastikan pasokan daya nan stabil dan terjangkau. Memang terjadi beberapa titik kelangkaan gas elpiji, namun telah sukses diatasi. Pemerintah melalui Menteri Keuangan apalagi memastikan tidak ada kenaikan nilai BBM subsidi hingga akhir tahun," ujar Haris.
Kata Haris, bisa dibayangkan jika terjadi kelangkaan BBM seperti nan terjadi di sejumlah negara. Maka dampaknya bisa menghalang pengedaran pangan, sembako, dll. Kelaparan bisa menimpa rakyat kita.
"Mereka nan menentang pemerintah juga pasti terdampak jika terjadi krisis daya dan krisis pangan, anak-anak dan family kita juga terkena dampak. Kita memohon kepada Tuhan nan maha Kuasa agar malapetaka seperti itu tidak terjadi pada bangsa kita," lanjut Haris.
Haris menjelaskan, Presiden Prabowo di awal pemerintahannya telah memperkirakan bakal terjadi guncangan geopolitik nan berakibat pada kelangkaan daya dan pangan. Oleh lantaran itu, sejumlah kebijakan dibuat untuk menjaga bangsa kita terhindar dari krisis daya dan krisis pangan.
“Bahkan sebelum meledak perang Iran versus Israel-Amerika, Presiden Prabowo telah menginstruksikan mempercepat program swasembada pangan. Kita saat ini bisa berdiri tegak tanpa kekuatiran kelangkaan beras, itu juga lantaran keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program swasembada pangan. Kita tidak lagi berjuntai pada impor pangan, ketika banyak negara di bumi berebut sumber pangan," tegas Haris.
Haris menegaskan bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, nan dibutuhkan adalah berasosiasi menjaga situasi ekonomi nan stabil dan menjamin pasokan kebutuhan pokok, agar rakyat kita terhindar dari kelaparan, agar sekolah anak anak kita tidak terganggu akibat tidak beroperasinya transportasi.
“Stabilitas jangan dipersepsikan semata soal politik dan keamanan semata. Kita bisa bayangkan, jika situasi ekonomi tidak stabil, harga-harga kebutuhan tidak terkendali, maka banyak pabrik bisa tutup dan terjadi PHK nan merugikan buruh. Pelaku UMKM juga tidak bisa berbisnis lantaran nilai bahan bakunya tidak terjangkau," jelas Haris.
Ia menambahkan, oleh lantaran itu, tanpa mengabaikan kemerdekaan setiap penduduk negara dalam berserikat dan menyampaikan pendapat nan dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Dirinya tetap membujuk untuk kedepankan kepentingan berbareng sebagai sesama anak bangsa.
"Kita mestinya dapat berjuang berbareng agar selamat secara berbareng sama dalam menghadapi situasi destabilisasi geopolitik dan ancaman perang dunia," seru Haris.
Menurutnya, kita memerlukan persatuan dan kerjasama bukan untuk melindungi kekuasaan nan telah dibatasi periodesasinya (5 - 10 tahun) di era reformasi. Tapi untuk menjaga bangsa dan negara kita dari musibah dan malapetaka ekonomi dan politik.
"Malapetaka nan dapat menakut-nakuti keselamatan rakyat, keselamatan anak anak kita dan keselamatan kita bersama. Sebagai sebuah bangsa dalam menghadapi situasi geopolitik nan sangat kejam," ujar aktivis 1998 ini.
Haris juga mengingatkan secara keras kepada seluruh pemangku kepentingan, baik ASN, TNI dan Polri untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dimana tidak menyalahgunakan niat baik Presiden Prabowo.
"Jangan sampai ada nan sengaja bermain-main mengacaukan tata kelola untuk mengeruk rente," katanya mengingatkan.
Haris menjelaskan melalui sejumlah program prioritas, Presiden Prabowo bermaksud melakukan pemerataan kesejahteraan, pemerataan pendapatan dan pemerataan pendidikan. Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, swasembada pangan, swasembada energi, dll. adalah program-program nan sangat progresif menjawab ketimpangan ekonomi.
“Kami selaku relawan dan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, bakal bertanggungjawab mengawal, memperkuat dan memastikan agar program-program prioritas Presiden Prabowo. Dimana dapat dilaksanakan dengan tata kelola nan baik dan dapat mencegah kebocoran, nan sedang diberantas oleh Presiden Prabowo. Kami juga mengapresiasi koreksi support dari beragam pihak, agar program tersebut melangkah dan berfaedah pada rakyat," tutupnya.
English (US) ·
Indonesian (ID) ·