Presiden Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).(Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bakal menjaga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam 12 bulan ke depan, tetapi penyalurannya bakal dibuat lebih ketat agar hanya dinikmati masyarakat nan betul-betul berhak. Kelompok bisa diminta bayar BBM sesuai nilai pasar.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4). Ia menyebut satu tahun ke depan sebagai fase krusial nan kudu dihadapi dengan langkah terukur, terutama di tengah tekanan global pada sektor energi.
“Untuk jangka pendek, nan saya anggap kritis, satu tahun ini, 12 bulan ke depan, kita kudu kendalikan konsumsi bahan bakar. Sesudah 12 bulan, kita bakal menjadi sangat kuat,” ujar Prabowo.
Menurut dia, posisi Indonesia relatif lebih kondusif lantaran pasokan minyak dan gas nasional tidak banyak berjuntai pada jalur strategis dunia seperti Selat Hormuz. Pemerintah juga menyiapkan opsi pasokan alternatif, sembari mengandalkan kekuatan sumber daya daya dalam negeri.
“Intinya sekarang, kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini. Sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak nan lewat Selat Hormuz, kita bisa mencari pengganti lain, selain kita punya kekuatan dalam negeri nan sangat kuat,” katanya.
Dalam skema nan disiapkan pemerintah, subsidi BBM dipastikan tidak bakal dicabut untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Fokus kebijakan adalah menjaga perlindungan bagi rakyat kecil, sekaligus menutup ruang subsidi dinikmati golongan nan secara ekonomi mampu.
“Untuk BBM bersubsidi, kita bakal pertahankan untuk rakyat mini dan rakyat miskin. Kita bakal pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya, orang-orang kuat, orang kaya, jika mau pakai bensin nan mahal, ya kudu bayar nilai pasar. Sudah kaya, minta subsidi lagi, ya enggak lah. nan kita bela rakyat miskin,” tegas Prabowo.
Ia menekankan, kebijakan itu berkarakter sementara, tetapi krusial sebagai momentum memperbaiki pola konsumsi daya nasional nan selama ini dinilai belum efisien. Pemerintah, kata dia, tidak boleh terlena oleh kondisi nan terlihat aman.
“Ini hanya periode tertentu. Kita tidak boleh jadi bangsa nan terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita,” ujarnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa situasi dunia nan penuh tekanan tidak boleh dihadapi dengan sikap lengah. Justru, menurut dia, kondisi ini kudu dijadikan kesempatan untuk membenahi tata kelola, menekan pemborosan, dan memperkuat disiplin fiskal serta energi.
“Krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang. Membuat kita kudu bekerja lebih baik, kudu bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi,” pungkasnya. (Z-10)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·