Prabowo Perintahkan Segera Cabut IUP Bermasalah

Presiden Prabowo Subianto (tengah).(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan pertimbangan besar-besaran terhadap izin upaya pertambangan (IUP) nan dinilai bermasalah, terutama nan berada di area rimba lindung. Instruksi ini disampaikan saat dia memberikan taklimat dalam Rapat Kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4).

Prabowo mengaku menerima laporan adanya ratusan izin tambang nan tidak jelas statusnya. Ia kemudian langsung mengecek ke kementerian terkait, termasuk sektor kehutanan.

"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas alias IUP-IUP enggak jelas di rimba lindung dan di hutan-hutan. Saya cek Menteri Kehutanan, saya cek oh Alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih, dia belum kasih izin pangkas kayu," ujarnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Prabowo meminta pertimbangan dilakukan secara sigap dan tegas. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak lagi mempunyai ruang untuk toleransi terhadap izin nan tidak sesuai aturan.

"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM, segera pertimbangan ya. Kalau enggak jelas cabut semua itu IUP ya, cabut semua. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan, enggak ada iba sekarang. Kita hanya memihak kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan golongan itu nomor sekian," tuturnya.

Presiden apalagi mempercepat tenggat pertimbangan nan semula diusulkan dua minggu menjadi hanya satu minggu. Ia meminta hasilnya segera dilaporkan kembali.

"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu? (Siap, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) Dan cabut semua IUP, prinsip-prinsip nan enggak beres kita cabut. Harus di tangan negara dan kita bisa kelak memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," ujarnya. (Mir/P-3)