Prabowo Sebut Kebocoran Kekayaan Negara Akar Masalah Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu, (20/5).(Dok. Youtube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti besarnya kebocoran kekayaan negara nan dinilai menjadi akar persoalan ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Rabu (20/5). Menurut Prabowo, Indonesia sebenarnya mempunyai kekuatan besar dari sektor komoditas strategis. Ia menyebut devisa ekspor minyak kelapa sawit pada 2025 mencapai US$23 miliar alias sekitar Rp391 triliun. Sementara ekspor batu bara menyumbang US$30 miliar dan ekspor ferro alloy mencapai US$16 miliar.

"Tiga komoditas strategis ini menghasilkan lebih dari US$65 miliar, setara Rp1.100 triliun per tahun," ujar Prabowo.

Meski demikian, dia menilai penerimaan negara Indonesia tetap tertinggal dibanding sejumlah negara lain. Prabowo menyoroti rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia nan hanya berada di kisaran 11-12%, lebih rendah dibanding Filipina, India, hingga Meksiko.

Ia mengaku prihatin setelah mempelajari info ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sekitar 5% per tahun selama 7 tahun semestinya membikin masyarakat semakin sejahtera. Namun, nan terjadi justru sebaliknya.

"7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita nan miskin, tambah, dari 46,1% naik 49,5%, 3% naiknya. Kelas menengah turun, dari 22,1 menjadi 17,4," kata Prabowo.

Persoalan Sistemik

Presiden menilai kondisi tersebut menandakan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ia menyebut praktik kebocoran kekayaan negara tetap berjalan dalam beragam bentuk, mulai dari underinvoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas.

Ia mencontohkan manipulasi info ekspor batu bara maupun komoditas lain nan membikin negara kehilangan potensi penerimaan besar. Presiden juga menyinggung lemahnya pengawasan terhadap praktik tambang ilegal, kebun ilegal, hingga pemanfaatan area rimba lindung. 

Menurutnya, potensi kekayaan negara nan bisa diselamatkan dari beragam kebocoran tersebut mencapai US$150 miliar. Namun, perihal itu hanya bisa dicapai andaikan ada keberanian politik dan penegakan norma nan konsisten.

Pengendali Harga Komoditas

Selain menyoroti kebocoran kekayaan nasional, Prabowo juga menegaskan keinginannya agar nilai komoditas strategis Indonesia tidak lagi ditentukan negara lain. Ia meminta kabinet merumuskan sistem penetapan nilai sendiri untuk komoditas seperti kelapa sawit, nikel, emas, dan hasil tambang lainnya.

"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan nilai kita," tuturnya. 

Dalam pidatonya, Prabowo juga kembali mengutip Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia semestinya dijalankan berasas prinsip kebersamaan dan kemakmuran rakyat, bukan semata-mata kepentingan segelintir kelompok.

"Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia ini kudu berani kita hadapi dan selesaikan," tutur Prabowo.  (H-3)