Prabowo Senang tak Ada Perusahaan yang Diizinkan Penebangan Kayu

Presiden Prabowo Subianto (kiri).(dok.istimewa)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap keahlian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni nan dinilai tegas dalam menjaga kelestarian hutan. Presiden Prabowo menyoroti langkah Menteri Kehutanan nan belum memberikan izin kepada seluruh perusahaan untuk melakukan pembalakan kayu di area hutan.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat Taklimat Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta (8/4). Rapat ini dihadiri seluruh jejeran personil kabinet Prabowo-Gibran.

Awalnya, Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan mengenai keberadaan ratusan izin upaya pertambangan (IUP) nan tidak jelas, termasuk nan berada di area rimba lindung. Hal ini mendorong Presiden untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan dan kebijakan nan diambil oleh jejeran kementerian terkait.

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, alias IUP enggak jelas di rimba lindung dan di hutan-hutan. Saya cek,” ujar Presiden Prabowo.

Setelah melakukan penelusuran, Presiden mengaku puas dengan keahlian Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Prabowo menyebut Menhut Raja Antoni tidak mengeluarkan izin pembalakan kayu.

“Menteri kehutanan saya cek, oh alhamdulillah, menteri kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin pangkas kayu,” lanjut Presiden.

Prabowo lantas mencari dan berinteraksi langsung dengan Menteri Kehutanan saat menyampaikan pernyataannya. Menhut Raja Antoni tampak berdiri dan tersenyum merespon pernyataan presiden.

“Mana menteri kehutanan ada? Oh kau ya menteri kehutanan, hehe, aduh dia berbinar-binar dia itu, saya nggak tanya partai apa dong,” kata Presiden Prabowo.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor kehutanan dan pertambangan, agar lebih transparan dan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan di bawah Kepemimpinan Raja Juli Antoni juga terus melakukan pertimbangan terhadap izin-izin nan dinilai bermasalah. (Cah/P-3)