Prabowo Tegaskan TNI-Polri Dilarang Backing Kegiatan Ilegal

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan petunjuk tegas kepada jejeran Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pembenahan lembaga secara menyeluruh. Presiden menekankan agar tidak ada lagi oknum abdi negara nan memberikan support alias menjadi pelindung (backing) bagi aktivitas ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam arahannya, Kepala Negara mengingatkan bahwa seluruh pejabat dan abdi negara digaji menggunakan duit rakyat, sehingga tanggungjawab utamanya adalah memihak kepentingan rakyat.

“Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada abdi negara nan tidak menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam,” tegas Presiden Prabowo sebagaimana dipantau melalui siaran daring.

Larangan Keras Menjadi Backing Penyelewengan

Presiden secara unik menyoroti pentingnya membersihkan tubuh lembaga TNI dan Polri dari praktik korupsi dan penyelewengan. Ia meminta ketua kedua lembaga tersebut untuk berani melakukan koreksi internal demi menjaga integritas institusi.

“Seluruh abdi negara kudu memperbaiki diri, kudu membersihkan diri, kudu berani koreksi. Jangan justru abdi negara nan di belakang penyelewengan, abdi negara nan backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing terlarangan ini itu. Jangan sampai begitu,” ujar Prabowo mengingatkan.

Menuju Tentara dan Polisi Rakyat

Mengatasnamakan rakyat, Presiden Prabowo meminta agar Polri dan TNI betul-betul meresapi jati diri mereka sebagai pelindung masyarakat. Ia mengapresiasi upaya perbaikan nan saat ini tengah dirintis oleh ketua masing-masing lembaga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh nyata nan disoroti Presiden adalah peran aktif TNI dan Polri dalam mendukung program swasembada pangan nasional, di mana personel di lapangan terjun langsung membantu petani di sawah dan ladang.

“Inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita kudu jadi polisi rakyat, dan ini nan sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan Kepolisian sekarang,” pungkas Prabowo Subianto.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak norma dan pertahanan negara, sekaligus memastikan stabilitas keamanan nasional dari gangguan aktivitas terlarangan nan merugikan negara dalam Mata Uang Rupiah maupun stabilitas sosial.

Sumber: Siaran Pers Sekretariat Presiden / Redaksi MI-Studio