Prabowo Tunjuk BUMN Jadi Gerbang Ekspor Sawit Hingga Batu Bara!

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan patokan baru mengenai tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA). Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga fero alloy wajib dilakukan melalui badan upaya milik negara (BUMN) nan ditunjuk pemerintah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Hari ini pemerintah RI nan saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor sumber daya alam. Penertiban ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam kita," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan kebijakan ini bakal dimulai untuk sejumlah komoditas utama, ialah minyak kelapa sawit, batu bara, serta paduan besi alias fero alloy. Nantinya, seluruh penjualan ekspor komoditas tersebut wajib dilakukan melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Ia menegaskan BUMN nan ditunjuk hanya bertindak sebagai akomodasi pemasaran alias marketing facility. Sementara hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola aktivitas upaya terkait.

"Kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi fero alloy. Kita wajibkan penjualannya dilakukan melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya.

Menurut Prabowo, langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA nasional. Pemerintah juga mau memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

"Tujuan utamanya adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian DHE," jelasnya.

Prabowo berambisi kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari pengelolaan SDA. Ia menilai selama ini penerimaan negara Indonesia tetap tertinggal dibanding sejumlah negara lain, meski kaya bakal sumber daya alam.

"Dengan kebijakan ini kita minta penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina, dan negara tetangga kita," ucap Prabowo.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak mau penerimaan negara tetap rendah hanya lantaran tidak berani mengelola sumber daya alam sendiri.

"Kita tak mau penerimaan rendah lantaran tidak berani mengelola milik bangsa Indonesia sendiri," tegasnya.

(fdl/fdl)