Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Ahmad Dofiri menyatakan salah satu rekomendasi nan disampaikan KPRP ke Presiden RI Prabowo Subianto adalah menghapus kuota unik rekrutmen personil Polri.
"Kalau mengenai dengan itu rekomendasinya di bagian aspek manajerial tadi. Nah jika tadi rekrutmen gitu kan ya, sekarang ada misalnya kuota unik itu dihapus," kata Dofiri di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5).
Dofiri tak menjelaskan rinci kuota unik rekrutmen nan selama ini ada dalam proses rekrutmen Polri. Dofiri menyampaikan ke depan proses rekrutmen personil Polri bakal berkarakter multi-aktor, di mana panitianya tidak hanya dari internal Polri, tapi juga dari eksternal Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada hari ini, KPRP menyerahkan rekomendasi ke Prabowo. Rekomendasi nan diserahkan berupa 10 buku.
"Dan kita sama mengusulkan lantaran 10 kitab ini, 7 kitab tebal nan verbatim, kemudian ada 3 kitab kecil-kecil, itu agar kelak terbuka kepada publik lantaran ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan," kata Anggota KPRP Mahfud MD.
KPRP sendiri merupakan buatan Prabowo. Tim itu diisi oleh 10 orang. Pelantikan digelar pada 7 November 2025.Tim itu diketuai oleh mantan Ketua MK periode 2003-2008, Jimly Asshidiqie dibantu 9 personil lain, meliputi eks Menko Polhukam Mahfud MD. Lalu tiga eks Kapolri meliputi; Tito Karnavian, Idham Azis, dan Badrodin Haiti.
Lalu, Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Usai dilantik, Jimly menargetkan komisi ini dapat bekerja dengan optimal dan cepat, meskipun tak diberikan tenggat waktu kerja.
"Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan," ucap Jimly.
(mnf/dal)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·