RI Umumkan Arab Saudi Tak Keluarkan Visa Haji Furoda 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Indonesia menyatakan Arab Saudi tak lagi mengeluarkan visa haji furoda nan memungkinkan jemaah berangkat tanpa antrean panjang tahun ini.

Haji furoda alias haji mujamalah adalah program haji non-kuota nan menggunakan visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, bukan kuota Kementerian Agama Indonesia.

"Enggak ada, jadi tahun ini Saudi tidak mengeluarkan visa haji furoda. Jadi nan jelas visa nan legal itu namanya visa haji," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (9/4).

Di kesempatan itu, Dahnil turut mengingatkan promosi keberangkatan haji instan melalui media sosial nan perlu dicermati secara kritis. Ia menilai praktik tersebut berisiko menjerumuskan masyarakat ke dalam skema penipuan maupun pemberangkatan haji ilegal.

Dia juga menyoroti istilah 'Haji Tenol' alias keberangkatan tanpa antre sebagai indikasi praktik terlarangan nan kudu dihindari masyarakat.

Untuk mengantisipasi perihal tersebut Kemenhaj berbareng Polri tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Mereka bakal konsentrasi menindak beragam modus pemberangkatan non-prosedural.

"Itu nan mau kita cegah. Kalau tetap berulang, maka secara otomatis pihak kepolisian bakal melakukan penindakan pidana," kata Dahnil.

Dia lampau menegaskan jalur resmi penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia hanya melalui dua skema, ialah haji reguler dan haji khusus. Selain dua perihal ini, dipastikan tidak sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre," ungkap Dahnil.

Lebih lanjut, Dahnil menyebut masa tunggu haji reguler saat ini berkisar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya nan sempat mencapai nyaris 50 tahun di beberapa daerah. Lalu untuk haji khusus, masa tunggu berada di kisaran enam tahun.

Sejalan dengan itu, pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola haji sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya mempercepat masa tunggu agar lebih realistis.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran nan tidak sesuai prosedur, serta memastikan pendaftaran haji dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian dan akibat hukum.

(isa/bac)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]