Rugikan Negara, Purbaya Ungkap Modus Under-Invoicing CPO dan Batu Bara Lewat AI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under-invoicing pada ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara. (Foto ;Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under-invoicing pada ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara nan menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Modus tersebut ditemukan setelah Kementerian Keuangan menggunakan teknologi kepintaran buatan (artificial intelligence/AI) untuk menelusuri info ekspor dan impor secara rinci.

Purbaya menjelaskan, temuan bermulai setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti perihal itu, dibentuk “Tim 10” nan terdiri dari para mahir di Kementerian Keuangan untuk menganalisis info ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).

“Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW nan di bawah Kementerian Keuangan dan beberapa kementerian. Itu semua info ekspor-impor ada di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka tidak bisa jawab. Saya panggil tim Kementerian Keuangan untuk berasosiasi di situ, kita buat namanya Tim 10. Itu menggunakan AI untuk memandang apakah di industri, misalnya sawit, ada under-invoicing,” ungkapnya, Rabu (20/5/2026).

Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan info impor di negara tujuan.

Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lampau produk nan sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan nilai nan jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi arsip transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.