Rupiah Tertekan Dinamika Global, Mitigasi Cegah Inflasi 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengomentari pelemahan rupiah(Dok. Istimewa)

NILAI tukar rupiah melemah beberapa waktu terakhir. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah memperkuat mitigasi agar tidak menjadi  inflasi impor nan menekan daya beli masyarakat. Inflasi impor merupakan kenaikan nilai umum dan berkepanjangan lantaran kenaikan biaya produk-produk impor disebabkan penurunan mata duit suatu negara.

Menurut Misbakhun, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak terlepas dari dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Namun demikian, dia mengingatkan tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil dan daya beli masyarakat.

“Kalau pelemahan Rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, nilai peralatan impor, sampai nilai kebutuhan masyarakat,” tegas Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).

Ia mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN). Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar bisa menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani persediaan devisa secara berlebihan.

“Yang dijaga bukan hanya nomor kursnya. nan lebih krusial itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan kudu cepat, jelas, dan kredibel,” katanya.

Sementara dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem finansial domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.

Selain itu, dia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan skenario antisipasi pada APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas nilai pangan. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang relaksasi fiskal alias insentif tertentu bagi bahan baku industri nan tetap berjuntai pada impor.

“Jangan sampai pelemahan Rupiah ujung-ujungnya meningkatkan biaya produksi lampau dibebankan lagi ke nilai peralatan di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” ujarnya.

Komisi XI DPR RI, kata dia, memantau perkembangan parameter makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar tekanan volatilitas dunia tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

“Momentum pertumbuhan ekonomi nan sudah terbangun ini kudu dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan kudu betul-betul terkoordinasi,” pungkasnya. (H-4)