Arief Setyadi
, Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:10 WIB

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA — Jumlah RW kumuh di Jakarta tercatat mengalami penurunan cukup tajam. Hingga Mei 2026, angkanya berkurang 52,58 persen, dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW berasas info terbaru Badan Pusat Statistik, meski area kumuh tetap banyak ditemukan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, penurunan nomor tidak boleh membikin pemerintah berakhir pada keberhasilan administratif semata. Kendati dirinya tetap mengapresiasi penurunan jumlah RW kumuh di Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta diharapkan memperkuat sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan beragam pihak lainnya. Sehingga penataan area melangkah lebih partisipatif dan berkepanjangan seiring transformasi Jakarta menuju kota global.
“Penurunan jumlah RW kumuh tentu menjadi progres positif, tetapi pekerjaan sesungguhnya adalah memastikan kualitas hidup masyarakat betul-betul berubah dan berkelanjutan,” kata Nabilah dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Legislator PKS itu menilai penataan area tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan satu arah dari pemerintah alias top down. Menurutnya, diperlukan kerjasama nan berkepanjangan dengan melibatkan masyarakat melalui pendekatan Community Action Planning sejak tahap awal perencanaan.
Keterlibatan penduduk sangat krusial agar program tidak berakhir pada pembangunan fisik, tetapi juga menumbuhkan rasa mempunyai terhadap lingkungan nan sudah dibenahi.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, maka rasa kepemilikannya bakal tumbuh. Fasilitas nan sudah dibangun pun bisa dijaga dan dipelihara secara berdikari oleh warga,” tuturnya.
3 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·