Stok Pupuk Nasional Tetap Aman Meski Konflik Selat Hormuz Ganggu Perdagangan Global

Ilustrasi(Antara)

KETERSEDIAAN pupuk di dalam negeri tetap terjaga meskipun terjadi ketegangan di Selat Hormuz, Timur Tengah, nan berakibat pada jalur perdagangan internasional. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4). Ia juga memastikan bahwa stok pupuk nasional berada dalam kondisi kondusif dengan operasional pabrik nan melangkah optimal.

“Alhamdulillah stok aman, kita mempunyai 1,29 juta ton stok, dan pabrik seluruhnya beraksi dengan baik. Artinya ini bakal terus kita pertahankan di level ini, tidak ada masalah,” kata Rahmad.

Ia menjelaskan bahwa Selat Hormuz mempunyai peran vital dalam pengedaran pupuk dunia, dengan kontribusi sekitar 30% terhadap perdagangan pupuk dunia setiap bulan.

Meski demikian, Indonesia dinilai tidak mengalami akibat signifikan lantaran telah mempunyai industri pupuk nasional nan berdikari dan kuat.

“Hingga hari ini, meskipun bumi gonjang-ganjing, pupuk Indonesia justru bisa berfaedah sebagai penyelamat ekosistem pangan dunia,” jelasnya.

Sejumlah negara seperti Brasil, India, Australia, Thailand, dan Amerika Serikat mulai merasakan akibat terganggunya pasokan pupuk global. Namun, kondisi Indonesia tetap stabil tanpa gangguan berarti.

Ketahanan sektor pertanian nasional kembali terbukti di tengah dinamika global, termasuk potensi terganggunya pengedaran pupuk bumi akibat bentrok di area tersebut. Pemerintah memastikan bahwa stok pupuk tetap mencukupi dan pengedaran kepada petani berjalan lancar.

Rahmad menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto nan dijalankan secara optimal oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajaran, serta support dari Komisi IV DPR RI.

Menurutnya, kondisi ini patut disyukuri lantaran menunjukkan kekuatan sistem pangan nasional nan terintegrasi dan responsif terhadap situasi global.

“Kita patut bangga dan senang di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo nan dieksekusi dengan luar biasa oleh Kementan dan tentunya support dari Komisi IV DPR RI, kita semua bisa tidur nyenyak. Karena seluruh ekosistem pangan kita aman,” ujar Rahmad.

Lebih lanjut, Rahmad mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi besar dalam tata kelola pupuk sejak tahun 2025 melalui dua izin utama, ialah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.

“Di bawah petunjuk dan kepemimpinan dari Bapak Mentan dan tentunya support dari Komisi IV, di tahun 2025 kita sudah melakukan perubahan tata kelola nan cukup signifikan. nan pertama adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2025 nan intinya adalah deregulasi," jelasnya.

"Kalau dulu pupuknya tersedia di pabrik dan di gudang, tapi petani belum bisa menebus lantaran aturannya mengular. Ini dipersingkat sehingga jika Pak Mentan menginstruksikan kami, kami bisa langsung menyalurkan kepada petani,” tambah Rahmad.

Selain itu, Perpres Nomor 113 Tahun 2025 memberikan elastisitas bagi Pupuk Indonesia untuk melakukan modernisasi pabrik serta meningkatkan efisiensi operasional, nan berakibat pada penurunan nilai pupuk.

“Yang intinya (Perpres Nomor 113 Tahun 2025) memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk bisa meremajakan dan merevitalisasi pabrik serta beraksi sesuai norma efisiensi. Hasilnya berakibat pada keterjangkauan lantaran nilai pupuk sudah diturunkan HET-nya sebesar 20%,” tambahnya.

Kemudahan dalam memperoleh pupuk serta penurunan nilai tersebut turut mendorong peningkatan penyerapan pupuk oleh petani sepanjang 2025 hingga 2026. Hal ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi pertanian nasional.

“Karena petani mudah menebus pupuk dan harganya turun, maka pelunasan pupuk di tahun 2025 dan 2026 ini terus meningkat. Ini juga terbukti dari penyerapan gabah oleh Bulog nan terus meningkat. Artinya ada keterkaitan langsung antara pupuk dengan produksi pertanian,” kata Rahmad.

Ia juga menekankan bahwa pupuk merupakan komponen krusial dalam meningkatkan hasil pertanian, sehingga kebijakan subsidi pupuk mempunyai akibat signifikan terhadap produktivitas dan stabilitas ekonomi.

“Pupuk adalah critical agro input, input nan sangat krusial bagi produktivitas pertanian. Berbeda dengan subsidi konsumtif, subsidi pupuk adalah subsidi produksi. Jika serapan pupuk meningkat, maka sudah pasti bakal meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu menjaga inflasi,” katanya. (E-4)