Survei Median: 67 Persen Publik Tolak Prabowo Dilengserkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Media Survei Nasional (Median) merilis kebanyakan responden pengguna media sosial (medsos) menolak pelengseran Presiden Prabowo Subianto sebelum menyelesaikan masa tugasnya hingga 2029.

"Ternyata memang mayoritas, 67 persen ini menyatakan tidak setuju jika Presiden Prabowo itu dimundurkan alias dilengserkan alias diturunkan sebelum masa jabatannya berhujung di 2029," ujar Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam rilis survei secara virtual, Rabu (15/4).

Sementara 16 persen menyatakan setuju dan 17 persen tidak tahu alias tidak menjawab.

Rico memaparkan sebesar 20,4 persen responden menyatakan tidak setuju Presiden dilengserkan lantaran mau menghindari perpecahan. Sebanyak 17,8 persen responden menilai keahlian pemerintah sudah cukup baik, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan pergantian di tengah masa jabatan.

Alasan lain 15 persen respons menilai masa kedudukan presiden belum selesai serta sebanyak 12,5 persen penghormatan terhadap mandat rakyat hasil pemilu.

71,8 persen puas keahlian Prabowo

Di sisi lain, Median juga merilis sebanyak 71,8 persen responden puas terhadap keahlian pemerintah Prabowo-Gibran. Dari nomor 71,8 puas nan disampaikan responden, sebanyak 23,7 persen menyatakan tidak puas dan 4,5 persen menjawab tidak tahu.

"Sekitar 71,8 persen itu puas terhadap keahlian pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Rico,

Adapun argumen terbesar kenapa publik puas terhadap keahlian adalah menjaga nilai BBM tidak naik (24,5 persen), Makan Bergizi Gratis (MBG) 15,4 persen, serta memberantas korupsi 9,3 persen.

"Alasan puas lainnya ada support 6,6 persen, terciptanya lapangan kerja 3,7 persen, suka dengan Prabowo 3,3 persen, dan suka dengan Prabowo," ujar Rico.

Selain itu, temuan survei mengenai lima program pemerintah nan paling disukai masyarakat nan tertinggi adalah MBG sebanyak 27,5 persen. Program berikutnya adalah bansos (8,1 persen), memberantas korupsi (3,8 persen), Sekolah Rakyat (3,1 persen), dan program kesehatan cuma-cuma (3,1 persen).

Sebelumnya, hasil survei lembaga Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 74,9 persen responden mengaku puas dengan keahlian Presiden Prabowo.

Angka tersebut merupakan akumulasi dua level kepuasan, masing-masing 9 persen mengaku sangat puas dan 65,9 persen mengaku cukup puas. Survei mengusulkan pertanyaan kepada responden," Bagaimana penilaian Bapak/Ibu/Saudara terhadap keahlian Prabowo Subianto sebagai Presiden saat ini?"

"Jadi ini adalah kepuasan individual terhadap keahlian Presiden RI, sebagaimana terekam dalam info ini, sebanyak 74,9 persen publik itu merasa puas terhadap keahlian Prabowo," ujar Peneliti Utama Poltracking Masduri Amwari dalam paparannya, Senin (13/4).

Dari jumlah itu, sebesar 23,5 persen nan merasa tidak puas terhadap keahlian individual Prabowo. Rinciannya, sebanyak 21,3 persen memangku kurang puas, dan 2,2 persen mengaku sangat tidak puas.

Sementara itu, survei terbaru Cyrus Network mencatat sebanyak 70 persen responden puas dengan keahlian para menteri Kabinet Merah Putih selama 1,5 tahun di bawah pemerintahan Prabowo.

Rinciannya, sebanyak 67,3 persen responden menyatakan puas dan 2,7 persen menyatakan sangat puas. Sementara itu, 24 persen responden menyatakan tidak puas.

"Mayoritas Kementerian mempunyai penilaian nan cukup bagus. Dengan jarak skor di 10 kementerian teratas hanya 3 persen. Jarak nan tidak terlalu jauh secara statistik," jelas Peneliti Utama Cyrus Network Syahril Ilhami dalam konvensi pers hasil survei nasional, Selasa (14/4/2026).

Tolak kenaikan BBM

Menanggapi ancaman krisis global, mayoritas responden menolak tegas wacana kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM).

Resistensi masyarakat terhadap penyesuaian nilai daya ini sangat berdasar lantaran kondisi perekonomian di akar rumput nan dinilai tetap rentan. Rico menjelaskan wacana meningkatkan nilai BBM sebagai pengaruh domino ketidakpastian dunia tidak mendapat persetujuan dari sebagian besar responden.

"Ternyata kebanyakan 50,7 persen itu tidak mendukung kenaikan nilai BBM. Jadi jika kita lihat dari argumen ini, jawaban secara terbuka ini, kita bisa memandang memang argumen paling utama dan mayoritasnya itu publik itu cemas akibat alias akibat ekonomi dari kenaikan BBM," papar Rico.

Meski demikian, terdapat sebagian kecil responden nan mengaku pasrah dan memaklumi jika pemerintah terpaksa kudu mengambil kebijakan tersebut demi menyelamatkan finansial negara.

(kna/dal)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]