Tahapan Pascabencana Sumatera: Respons Darurat hingga Pemulihan

Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase baru. Setelah melalui tahap tanggap darurat dan masa transisi, sekarang wilayah terdampak bersiap menuju pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) nan bakal dijalankan secara berjenjang hingga 2028.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, ialah tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen. Menurutnya, fase tanggap darurat nan berjalan segera setelah musibah sukses dimitigasi melalui kerja berbareng pemerintah pusat, daerah, serta beragam kementerian dan lembaga terkait.

“Tahapan pertama setelah ada musibah adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah wilayah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR berbareng Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5).

Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari, percepatan koordinasi lintas sektor terus dilakukan untuk mengawal fase transisi. Sejumlah jasa dasar nan sempat terganggu sekarang sebagian besar telah kembali berjalan, mulai dari pemerintahan daerah, pasokan listrik, pengedaran BBM, jasa internet, hingga akomodasi kesehatan.

Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional telah kembali terhubung, sementara jembatan nasional juga sudah kembali berfungsi, baik melalui bangunan permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, dan jembatan gantung.

“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada nan menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.

Kemajuan juga terlihat pada sektor pendidikan dan kediaman penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, kebanyakan telah kembali melakukan pembelajaran di sekolah masing-masing setelah perbaikan dilakukan, meski sebagian mini tetap menggunakan tenda, kelas darurat, alias menumpang di sekolah lain terutama di area nan memerlukan relokasi. Di sisi lain, jumlah pengungsi nan tinggal di tenda terus menurun.

Dengan perkembangan tersebut, pemerintah sekarang mengarahkan konsentrasi pada tahap pemulihan permanen nan berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan penyelarasan berbareng Kementerian PPN/Bappenas serta Satgas PRR.

“Sekarang kita bakal melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” jelas Tito.

Renduk pemulihan itu dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan 11.512 aktivitas lintas sektor, mulai dari pembangunan prasarana sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga kediaman tetap. Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama bakal difokuskan pada prasarana dasar dan percepatan pembangunan kediaman tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di kediaman sementara.