Tambahan TKD Tuntas Disalurkan, Pemulihan Pascabencana Berjalan Pesat

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah memastikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk wilayah terdampak musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah tersalurkan penuh. Hingga 4 Mei 2026, total Rp10,65 triliun telah dicairkan 100 persen untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Penyaluran TKD dilakukan secara bertahap. Tahap pertama sebesar Rp4,38 triliun (40 persen) disalurkan pada 27 Februari 2026, tahap kedua Rp3,19 triliun (30 persen). Sementara tahak ketiga sebesar Rp3,06 triliun (30 persen) disalurkan pada 4 Mei 2026.

Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan tanpa syarat salur, sehingga pemerintah wilayah dapat segera mengakselerasi program pemulihan di lapangan.

Realisasi ini sekaligus memastikan seluruh pemerintah wilayah di wilayah terdampak mempunyai ruang fiskal nan memadai untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Secara rinci, Aceh menerima tambahan TKD senilai Rp1,65 triliun, Sumatra Utara Rp6,35 triliun, dan Sumatra Barat Rp2,63 triliun.

Seluruhnya telah tersalurkan penuh hingga ke pemerintah kabupaten/kota, mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Presiden memutuskan seluruh provinsi dan kabupaten/kota diberikan tambahan TKD. Totalnya sekitar Rp10,6 triliun. Ini untuk memastikan pemulihan melangkah sigap dan merata," ujar Tito di Medan, Sumatera Utara, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyasar wilayah nan terdampak langsung, tetapi seluruh wilayah dalam satu provinsi agar proses pemulihan dapat melangkah lebih terintegrasi.

"Kalau hanya wilayah terdampak saja angkanya sekitar Rp8 triliun, tapi Presiden memutuskan semuanya diberikan. Ini corak keberpihakan terhadap percepatan pemulihan," tambahnya.

Tito menegaskan akibat penyaluran TKD sudah mulai terlihat di lapangan. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sekarang kembali beraksi secara fungsional.

Kemudian, pengedaran logistik tidak lagi mengalami hambatan, serta jasa dasar masyarakat seperti listrik, BBM, dan aktivitas pasar rakyat telah kembali melangkah di sebagian besar wilayah.

"Per hari ini kami memandang sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan bisa dilewati, logistik tidak ada masalah, listrik dan pasar juga sudah berjalan," jelasnya.

Dengan support fiskal nan telah tersalurkan secara penuh, pemerintah wilayah sekarang berada pada fase percepatan pemulihan nan lebih masif.

Pembangunan kediaman tetap, pemulihan akomodasi publik, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak dipastikan melangkah lebih sigap seiring tersedianya anggaran nan memadai.

(inh)

Add as a preferred
source on Google