Tanggapi Dugaan Kebocoran Data, Pemkot Bandung Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Pemkot Bandung menegaskan kebocoran info kependudukan bukan dari pihaknya.(Dok.Diskominfo Kota Bandung)

MENANGGAPI rumor kebocoran info nan belakangan menjadi perhatian publik di Kota Bandung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyampaikan kekhawatirannya dan bisa saja potensi kebocoran kemungkinan terjadi di tingkat pusat, mengingat kasus serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kota lain di Indonesia.

“Saya cemas ini terjadi di pusat, lantaran juga terjadi di beberapa kota lain. Meski demikian, Pemkot Bandung tidak tinggal diam. Kami terus melakukan langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi berbareng pemerintah pusat serta pengelola pusat info nasional untuk mencegah penyalahgunaan info masyarakat," ungkap Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Rabu (8/4).

Selain itu kata Farhan, Pemkot Bandung juga menggandeng abdi negara penegak norma untuk memastikan adanya tindakan tegas terhadap pihak nan terbukti melakukan pelanggaran. Jadi siapa pun nan membocorkan info dapat segera ditindak.

"Dalam upaya penguatan sistem di tingkat daerah, kami menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan data. Salah satunya dengan tidak menyimpan info secara mandiri. Kami hanya mengumpulkan info kemudian menyerahkannya ke pusat info nasional,” paparnya.

Farhan menyebut, sebagai pihak nan bekerja mengumpulkan info Pemkot Bandung mempunyai tanggung jawab untuk memastikan proses pengumpulan dilakukan secara transparan dan berasas persetujuan masyarakat.
Pemkot juga memastikan masyarakat nan memberikan info melakukannya dalam kondisi sadar dan bersedia.

Sebelumnya adanya dugaan kebocoran info kependudukan beredar di media sosial (medsos) memicu kegaduhan penduduk Kota Bandung. Ini disebabkan ribuan apalagi diduga jutaan info identitas disebut beredar bebas. Namun Pemkot Bandung langsung menepis keterlibatan sistem mereka. 

Dalam pernyataan resminya Pemkot Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan bahwa rumor dugaan kebocoran info kependudukan nan beredar di medsos tidak berasal dari server Disdukcapil Kota Bandung. Isu tersebut muncul setelah sebuah akun keamanan siber di media sosial pada 29 Maret 2026 mengunggah klaim mengenai dugaan peredaran info kependudukan dalam jumlah besar.

PEMERIKSAAN MENYELURUH
Informasi tersebut kemudian memicu beragam spekulasi di ruang publik. Menindaklanjuti perihal tersebut, Pemkot Bandung segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database pada server di lingkungan Disdukcapil Kota Bandung serta berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Berdasarkan hasil telaah teknis serta merujuk pada surat dari BSSN kepada Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian mendasar pada info nan diklaim beredar tersebut," beber Kepala Diskominfo Kota Bandung Henryco Arie Sapiie, Senin (6/4).

Pertama lanjut Henryco, info nan beredar tidak secara spesifik hanya memuat penduduk Kota Bandung, lantaran di dalamnya juga ditemukan alamat dari wilayah Kabupaten Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa info set tersebut bukan berasal dari satu sumber manajemen kependudukan milik Kota Bandung. Kedua, struktur dan penamaan komponen info tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nan digunakan secara resmi dalam pengelolaan manajemen kependudukan.

"Ketiga, terdapat perbedaan format penulisan tanggal, di mana sistem SIAK menggunakan format nomor dua digit untuk bulan, sedangkan pada info nan beredar ditemukan format berbeda. Perbedaan ini semakin memperkuat indikasi bahwa info tersebut tidak berasal dari sistem resmi Disdukcapil," tandasnya. (E-2)