Ternyata Ini Biang Kerok Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran

Ternyata Ini Biang Kerok Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti ketidaksempurnaan kecermatan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam merekap desil nan memuat tingkat kesejahteraan masyarakat berasas keahlian ekonominya. Akibat tidak akuratnya pengesahan BPS, terjadinya salah sasaran dalam menetapkan penerima faedah perlindungan sosial (perlinsos) termasuk bansos.

"Yang meranking alias mendesil, sekarang ada di BPS. Tingkat kesalahannya tidak mini (salah sasaran bansos lantaran masalah kecermatan penetapan Desil oleh BPS). Jadi bisa, tergantung programnya, bisa antara 20 persen sampai apalagi 40 persen," kata Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Senin (18/5/2026). 

Arief merincikan secara akumulatif soal ketidaktepatan penetapan desil mengakibatkan di atas 50 persen penerima faedah nan semestinya berkuasa atas bansos, menjadi tidak menerima haknya dari pemerintah. Padahal, pemerintah mengalokasikan sekira Rp500 triliun setiap tahun untuk program perlindungan sosial.

"Sebagai contoh, program sembako, itu error-nya tetap sekitar 70-an persen, orang nan semestinya dapat, tidak dapat. Kalau orang nan semestinya tidak dapat, itu bisa 40 persen. Program Indonesia Pintar, itu exclusion error-nya (kesalahan) itu 70 persen. Artinya apa? Artinya 70 persen orang nan berhak, nan miskin, tidak mendapatkannya," urai Arief.

Arief menekankan ketidakakuratan penetapan desil itu disebabka lantaran pengesahan di Indonesia tidak seperti di negara-negara maju. Indonesia dengan banyaknya pekerja informal, telah membikin kesulitan BPS dalam menetapkan desil berasas tingkat pendapatan. 

"Kalau di negara maju tinggal cek saja berapa gajinya, dia layak apa tidak (menerima perlinsos). Di Indonesia itu kan kerjanya juga informal itu serabutan, sehingga nan kami lakukan itu adalah menentukan kepantasan itu caranya dengan melakukan estimasi, kira-kira berapa pengeluarannya," kata dia.

"Sumber pertama error itu adalah penetapan tingkat kesejahteraan, alias dalam bahasa nan lebih resmi itu disebut desil," imbuhnya.