Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh penyelenggaraan kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Dia menuturkan penerapan kebijakan tersebut dapat mempercepat akses masyarakat terhadap kediaman layak.
"Dengan adanya BPHTB nol persen, otomatis kan lebih kurang [besarnya] lima persen nan kudu dibayar dari NJOP, itu kan [jadi] nol, PBG juga gitu," katanya pada Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Graha Bhakti Praja Conference Center, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan pemerintah juga terus memperluas cakupan kategori MBR agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses program perumahan.
Menurutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menerbitkan kebijakan nan meningkatkan pemisah penghasilan kategori MBR.
"Dinaikkan lagi plafonnya oleh beliau (Menteri PKP), sehingga lebih banyak lagi untuk memasukkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
Untuk mendukung penerapan kebijakan nol persen BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR, Mendagri mendorong seluruh wilayah mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, MPP memudahkan pelayanan perizinan melalui sistem satu atap, termasuk pelayanan publikasi PBG.
(asa)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
3 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·