Trump Incar Hak Veto Investasi Rusia dan Tiongkok di Greenland

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump.(Dok. AFP/Coffrini)

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan tengah berupaya mendapatkan hak veto atas potensi investasi Rusia maupun Tiongkok di Greenland. Langkah strategis ini diambil guna mengamankan kepentingan nasional AS di wilayah Arktik nan kaya bakal sumber daya alam.

Melansir laporan surat berita The Telegraph nan mengutip sumber diplomatik, tujuan utama pemerintahan Trump dalam negosiasi mengenai masa depan Greenland adalah mencegah Beijing mendapatkan akses terhadap sumber daya mineral strategis di pulau tersebut.

Negosiasi Rahasia di Arktik

Perwakilan dari Amerika Serikat, Greenland, dan Denmark dikabarkan sedang melakukan negosiasi rahasia mengenai kesepakatan nan dapat memenuhi kemauan Trump untuk mengendalikan wilayah tersebut. Pembicaraan ini dirancang sebagai jalur diplomasi agar Washington tidak lagi menggunakan ancaman kekuatan militer untuk mengambil alih pulau Arktik itu.

Fokus utama Washington adalah kekhawatiran terhadap kekuasaan Tiongkok dalam pasokan dunia unsur tanah jarang (rare earth elements). Saat ini, Tiongkok menguasai sekitar 70% Pasokan Global Tanah Jarang dan 90% Proses Pengolahan Global. Amerika Serikat menilai kekuasaan tersebut dapat dimanfaatkan Beijing sebagai perangkat tekanan geopolitik dan ekonomi terhadap negara-negara Barat.

Cadangan Mineral di Bawah Lapisan Es

Sumber diplomatik menyebut bahwa Amerika Serikat hanya bakal mencoba mengekstraksi sebagian besar persediaan minyak, uranium, logam tanah jarang, dan mineral krusial lainnya di bawah lapisan es Greenland jika Beijing betul-betul memutus pasokan global.

Meskipun Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, Trump berulang kali menyatakan bahwa wilayah tersebut semestinya berasosiasi dengan AS. Ia menekankan pentingnya posisi strategis pulau tersebut bagi keamanan nasional Amerika Serikat di kutub utara.

Di sisi lain, Pemerintah Denmark dan Greenland telah memberikan peringatan keras kepada Washington. Mereka mendesak agar integritas wilayah mereka dihormati dan memperingatkan AS agar tidak melakukan upaya pengambilalihan secara sepihak. Hingga saat ini, status negosiasi tersebut tetap dalam tahap pengesahan lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait. (Ant/H-3)