Donald Trump.(Al Jazeera)
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump resmi menyetujui perpanjangan gencatan senjata dengan Iran selama dua minggu terakhir. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan maritim dan ketidakpastian diplomatik nan menyelimuti rencana pembicaraan tenteram di Islamabad, Pakistan.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyampaikan apresiasi langsung kepada Trump melalui unggahan di platform X. Sharif berterima kasih lantaran Trump mengabulkan permintaannya untuk memperpanjang masa tenang nan nyaris berhujung tersebut. Ia berambisi semua pihak dapat menghormati kesepakatan ini guna menuju perdamaian komprehensif.
Dukungan PBB dan Pengawasan Nuklir
Langkah Trump ini mendapat sambutan positif dari para pemimpin dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa perpanjangan ini menciptakan ruang kritis bagi negosiasi dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan provokatif.
Sementara itu, Kepala IAEA Rafael Grossi menekankan bahwa proses diplomasi ini sangat kompleks. Ia menegaskan bahwa setiap kesepakatan di masa depan wajib menyertakan pengawasan nuklir nan ketat untuk menjaga kredibilitas perjanjian di mata internasional.
Kontroversi Penutupan Selat Hormuz
Meski menyetujui gencatan senjata, Trump tetap bersikap keras mengenai jalur pelayaran strategis. Melalui Truth Social, Trump menyatakan keinginannya agar Selat Hormuz tetap ditutup guna mencegah Iran memungut pajak dari kapal-kapal nan melintas.
"Mereka mau selat itu dibuka agar bisa menghasilkan US$500 juta per hari," tulis Trump. Ia mengeklaim bahwa blokade total nan dilakukannya memutus pendapatan rezim Iran dan peringatan Iran tentang penutupan selat hanyalah upaya untuk menyelamatkan muka.
Catatan Strategis: Pernyataan Trump mengenai penutupan total Selat Hormuz tampak berbeda dengan posisi Pentagon sebelumnya nan menyatakan blokade hanya menargetkan kapal-kapal mengenai Iran. Hal ini memicu kekhawatiran bakal akibat ekonomi dunia nan lebih luas.
Upaya Stabilisasi Harga Minyak
Untuk mengantisipasi gangguan pasokan akibat bentrok ini, Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan perpanjangan pengecualian Jones Act (Undang-Undang Jones). Langkah ini bakal memungkinkan kapal berbendera asing mengangkut bahan bakar antarpelabuhan domestik AS guna menstabilkan nilai bahan bakar di dalam negeri.
Diplomasi nan Tertunda
Di sisi lain, kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Islamabad tetap mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh belum ada tanggapan resmi dari Teheran terhadap proposal nan diajukan Amerika Serikat. Ketidakhadiran respons dari Iran ini terus menyelimuti putaran pembicaraan selanjutnya dengan ketidakpastian tinggi.
Hingga saat ini, bumi internasional terus memantau apakah masa tambahan dua minggu ini bakal membuahkan hasil nyata alias justru menjadi persiapan bagi eskalasi baru di area Teluk. (Moneycontrol/I-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·