Urus Izin Usaha di RI Kalah Cepat dari Malaysia, Prabowo: Memalukan!

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan birokrasi dan lambatnya perizinan upaya di Indonesia. Menurutnya, pemerintah kudu membenahi seluruh lembaga agar suasana upaya menjadi lebih sehat dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Prabowo membandingkan proses perizinan upaya di Indonesia dengan Malaysia. Ia menilai proses izin di Indonesia terlalu lama lantaran banyaknya patokan tambahan di level birokrasi.

"Pemerintah kudu perbaiki semua lembaga kita agar ada suasana upaya nan baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun. Memalukan!" ujar Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Prabowo, masalah muncul lantaran petunjuk pemerintah pusat sering kembali diolah di level bawah menjadi patokan tambahan. Ia menyebut banyak birokrat membikin peraturan teknis hingga rekomendasi baru nan justru memperpanjang proses.

"Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu," tambah Prabowo.

Kepala Negara lampau mengingatkan para menteri agar menertibkan birokrasi di kementerian masing-masing. Ia menilai birokrat mempunyai pengalaman panjang, berbeda dengan menteri nan biasanya hanya menjabat 5 tahun.

"Saya ingatkan ya semua menteri tertibkan birokrasim di bawah. Waspada jika birokrat-birokrat itu, lantaran itu pengalaman lama. Kau masuk keluar kan 5 tahun, iya kan? Itu jika nggak di-reshuffle. Mereka itu lama. Ciri unik birokrat, dia bakal minta tanda tangan jam 17.30 sore, Anda sudah cape. Kamu cape, dia datang minta tanda tangan," tutup Prabowo.

(acd/acd)