Waka BGN Murka Gara-gara SPPG Beroperasi tanpa Pengawas Gizi

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bagian Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang(Doc BGN)

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bagian Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kudu dikawal oleh Pengawas Gizi.

"Tanpa Pengawas Gizi, SPPG tidak boleh beroperasi," kata Nanik dengan tegas, saat menggelar inspeksi mendadak di Kota Cimahi, Selasa, 7 April 2026

Nanik sangat geram, ketika mengetahui bahwa SPPG Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeurup 2, Jawa Barat nan saat itu dikunjunginya, rupanya sudah dua minggu terakhir beraksi tanpa Pengawas Gizi.

“Bagaimana bisa dapur MBG jalan sendiri tanpa Pengawas Gizi,” ujarnya. 

Ilham Ramadhan, Kepala SPPG itu beralasan, Pengawas Gizi sedang libur melahirkan. Ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Koordinator Kecamatan, Koordinator Wilayah, dan Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Bandung namun hanya dicatat saja.

Ilham juga mengaku telah berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN di Jakarta, namun tidak ada pengganti sementara untuk Pengawas Gizi nan libur melahirkan itu.

“Ini kudu jadi perhatian dan catatan khusus, Pak Dony,” kata Waka BGN kepada Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro. 

Saat tidak dikawal Pengawas Gizi lantaran sedang libur melahirkan, dua hari lampau 101 siswa di salah satu sekolah penerima faedah dari SPPG itu, mengalami indikasi kejadian keamanan pangan. Atas kejadian itu, sejak kemarin SPPG Citeureup 2 dijatuhi hukuman suspend. Tapi rupanya saat disidak Waka BGN, SPPG itu justru sedang bersiap memasak. 

Maka Brigjen Dony pun langsung menegur keras Kepala SPPG Citeurup 2 itu.

“Dapur Anda ini kemarin sudah kena hukuman suspend gara-gara kasus kejadian keamanan pangan, lampau kenapa malam ini Anda tetap memasak?” ujarnya dengan nada tinggi, 

Ilham mengaku melanjutkan aktivitas memasak lantaran permintaan Mitra. Sebab, Mitra sudah memesan bahan pangan untuk diolah. Seorang perwakilan Mitra pun membenarkannya. Dony lampau menegaskan, dapur SPPG nan terkena suspend tapi tetap beraksi adalah pelanggaran berat.

“Kalau terjadi kejadian keamanan pangan lagi, dapur ini bakal kami suspend secara permanen,” ujar Dony. 

Nanik pun kian  meradang ketika masuk ke dapur. Sebab, sarana dan prasarana dapur itu tidak memadai. Dapur itu adalah jejak rumah nan dialih fungsikan menjadi SPPG, dengan luas nan hanya sekitar 150 meter persegi. Padahal, menurut juknis 2026, dapur MBG kudu seluas 400 meter persegi dan dilengkapi dengan beragam sarana dan prasarana.  

Dalam juknis 2026 juga dijelaskan bahwa masuknya bahan pangan, masuknya ompreng kotor, dan keluarnya ompreng MBG nan bakal didistribusikan ke sekolah penerima faedah kudu melewati tiga pintu berbeda. Sementara, di dapur itu, semuanya keluar masuk lewat satu pintu. Bahkan di samping pintu itu adalah tempat mencuci ompreng kotor.

“Gimana nggak terjadi kontaminasi silang jika pintu masuknya jadi satu seperti ini,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG beranggota 17 Kementerian dan Lembaga itu. 

Wajah Nanik semakin masygul ketika mengetahui bahwa Instalasi Pengelolaaan Air Limbah (IPAL) sedang dibuat di dekat tempat pencucian ompreng untuk menggantikan IPAL sebelumnya nan tidak sesuai juknis. Anehnya, dapur itu mengaku telah mempunyai SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dari Dinas Kesehatan Cimahi.

“Kok bisa, dapur jorok kayak gini dapat SLHS!,” ujarnya.

Temuan lain dalam sidak itu semakin menjelaskan bahwa dapur MBG itu memang sangat tidak layak. Karena tidak ada garasi, mobil pengedaran MBG diparkir di tepi jalan. Ruang loker hanya ada satu, sangat sempit, serta bercampur antara relawan laki-laki dan wanita. Ruang loker itu  bahkan juga dipakai untuk penyimpanan air mineral. 

Tempat cuci sayur dan bahan pangan hewani tidak terpisah dan apalagi mereka mencuci di bak mirip kolam ikan. Sedangkan penyimpanan peralatan menjadi satu dengan penyimpanan kimia.

Sementara chiller nan dipakai adalah chiller bekas. Dapur Citeurup 2 itu juga tidak menyediakan ruangan tempat rehat untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Padahal ruangan itu dimaksudkan agar pengelola SPPG itu dapat beristirahat sejenak saat mengawasi proses memasak. (Z-4)