Berdasarkan info selama satu tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menghimpun info dari 1.597 RW dan nyaris 10 ribu RT nan sekarang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).(Dok. Istimewa)
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan sekitar 27% rumah di Kota Bandung Jawa Barat tetap mempunyai sanitasi nan tidak layak.
Hasil sensus kewilayahan menjadi dasar baru dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung. Berdasarkan info selama satu tahun terakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menghimpun info dari 1.597 RW dan nyaris 10 ribu RT nan sekarang telah divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, info tersebut menjadi injakan krusial bagi arah pembangunan ke depan di Kota Bandung. Namun demikian, dia mengaku hasil sensus tersebut menunjukkan sejumlah tantangan serius.
"Ada sekitar 27% rumah di Kota Bandung tetap mempunyai sanitasi nan tidak layak. Dari total sekitar 800 ribu rumah nyaris 200 ribu di antaranya tetap bermasalah. Kondisi tersebut berakibat langsung pada tingginya kasus diare dan stunting nan paling dirasakan oleh golongan rentan khususnya wanita dan anak-anak," ungkapnya pada aktivitas Halal Bihalal TP. PKK Kota Bandung Rabu (8/4).
Farhan menyebut, menanggapi perihal tersebut, Pemkot Bandung menetapkan empat golongan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ialah perempuan, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Ia menyakini, peran Tim Penggerak PKK sangat krusial dalam menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan pembangunan tidak cukup hanya berkarakter teknokratis tetapi juga kudu dilandasi empati.
“Program pemerintah tidak boleh hanya berakhir pada nomor dan support semata tetapi kudu betul-betul berarti bagi masyarakat,” tuturnya.
Menurut Farhan, support sosial seperti beras dan duit kudu dimaknai lebih dari sekadar nominal, melainkan sebagai corak kepedulian dan angan bagi masyarakat nan membutuhkan. Ia juga menilai, meskipun secara kebijakan PKK berkarakter pilihan dalam praktiknya keberadaan PKK menjadi kebutuhan nan tidak tergantikan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah di tingkat akar rumput.
"Oleh karenanya, Pemkot Bandung terus berupaya memperjuangkan support operasional bagi kader PKK. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan filosofis lantaran kader merupakan relawan support tetap diperlukan agar peran mereka dapat melangkah optimal," paparnya.
Farhan juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Sebab pembangunan bentuk tidak bakal memberikan akibat maksimal tanpa kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Jalan dan trotoar bisa dibangun dengan baik, tetapi jika lingkungan tetap kotor, maka tetap bakal terlihat kumuh,” jelasnya.
Untuk itu, Farhan mendorong PKK agar aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah terutama pemilahan dari sumbernya di tingkat rumah tangga. Keterbatasan jumlah petugas kebersihan di tingkat RW tidak memungkinkan edukasi dilakukan secara maksimal tanpa support kader PKK. Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jejeran Tim Penggerak PKK Kota Bandung atas kontribusinya dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus TP PKK mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga kader di tingkat RW dan RT nan selama ini telah berkedudukan aktif dalam beragam program kemasyarakatan. Tanpa support dan kerja sama seluruh kader beragam transformasi dan program nan dijalankan tidak bakal dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.
Farhan mengatakan, keberhasilan TP PKK tidak terlepas dari semangat kebersamaan, niat baik serta dedikasi para pengurus dan kader dalam melayani masyarakat. Ia pun membujuk seluruh pihak untuk terus menjaga nilai-nilai silaturahmi, saling menghargai dan memperkuat rasa syukur, khususnya dalam momentum Idulfitri.
"Halal bihalal menjadi momen krusial untuk mempererat hubungan serta memperkuat komitmen berbareng dalam membangun Kota Bandung nan lebih baik. Tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Dinamika sosial masyarakat serta beragam persoalan kesejahteraan tetap menjadi perhatian bersama. Oleh lantaran itu, pentingnya peran TP PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah sekaligus menjadi penggerak dalam menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan," sambungnya. (AN/I-1)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·